TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan diperlukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport. Menurut dia, pansus ini bisa membongkar keberadaan Freeport di Indonesia.

"Keberadaan Freeport ini bukan hanya tambang, tapi juga terkait dengan politik," katanya dalam acara diskusi "Freeport, Politik, dan Kekuasaan" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2015.

Menurut Fadli, pansus digunakan untuk mengorek masalah yang sebelumnya tidak tersentuh. "Saya lihat ini perlu diungkap secara holistik dan menyeluruh," ujarnya. Dengan pansus ini, Fadli yakin akan terlihat kelompok mana yang tidak ingin ada transparansi di Indonesia. “Tidak ada perlakuan istimewa. Di Papua, tidak semua wilayah bisa dimasuki di Freeport," katanya.

Anggota DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan kisruh Freeport menguji apakah bangsa Indonesia bisa bersatu atau tidak. Freeport, kata dia, dianggap telah melakukan bisnis semaunya sendiri. "Kalau bisa, tanah Papua dimaksimalkan untuk kemakmuran atau malah mati di lumbung padi. Pansus Freeport dibuat lebih cepat lebih baik," katanya.

Menurut Yandri, pansus harus bisa membongkar siapa yang selama ini terlibat dengan melakukan investigasi. "Papua bisa jadi isu internasional. Kalau bisa kita kendalikan, kita akan jadi bangsa besar. Kalau masih diobok-obok negara lain, kita akan jadi bangsa jongos. Harus ambil alih Freeport," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mendukung pembentukan Pansus Freeport. "Kalau teman-teman di DPR mendukung pansus angket Freeport, saya dukung," katanya. Menurut dia, permasalahan substansi berada di Freeport sendiri. "Ini bentuk kolonialisme baru, ada perusahaan asing yang tidak bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat Papua," ucapnya.

Kisruh Freeport berawal dari laporan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham terkait dengan perpanjangan kontrak Freeport. Setya sudah membantah dirinya mencatut nama Jokowi.

ARKHELAUS W