Biaya Resepsi Putri Setya Novanto Tembus Miliaran Rupiah

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Sabtu, 5 Desember 2015 15:35 WIB

Hidangan bagi tamu undangan resepsi pernikahan putri Setya Novanto, Dwina Michaella yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, 4 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menghelat resepsi pernikahan putrinya, Dwina Michaella, dengan Jason Harjono, putra pengusaha Setiawan Harjono (Oei Yung Gie), di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, tadi malam, Jumat, 4 Desember 2015.

Resepsi yang berlangsung lancar dan meriah tersebut, tak luput dari penjagaan ketat petugas keamanan yang menyebar di seluruh penjuru area. Area Grand Ballroom, Hotel Mulia, Senayan, dipadati lebih-kurang 2 ribu tamu undangan atau setara dengan batas maksimal kapasitas ruangan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo saat menghubungi pihak manajemen hotel, untuk menyewa area ballroom tersebut dikenakan biaya paket paling murah setidaknya Rp 1,35 miliar. Biaya tersebut hanya terdiri dari biaya sewa gedung dan layanan katering dari Hotel Mulia. Adapun biaya itu dapat bertambah tergantung paket menu dan porsi katering yang dipilih.

Harga yang diberikan Hotel Mulia belum termasuk dekorasi, suvenir untuk tamu undangan, cetak undangan, hiburan musik, dan tambahan pesta lain. Sementara itu, menu makanan yang disediakan pun dapat disesuaikan, baik tradisional maupun internasional.

Sebagai contoh pada hajatan semalam, hidangan menu yang tersaji untuk para tamu, lengkap mulai dari pasta, salad, tempura udon, hingga minuman tradisional penutup es cendol.

Hotel Mulia, Senayan, merupakan salah satu hotel bintang lima terbesar di Jakarta. Hotel ini resmi berdiri 1997 dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Ballroom Hotel Mulia bahkan disebut-sebut sebagai ballroom terluas di Asia Tenggara.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

6 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

8 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

9 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

11 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya