Jampidsus Ambil Rekaman Asli Papa Minta Saham Setya Novanto

Reporter

Editor

Sugiharto

Kamis, 3 Desember 2015 16:21 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan sidang Majelis Kehomatan Dewan Perwakilan Rakyat terpaksa harus menelan kekecewaan karena gagal meminta rekaman asli pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak M. Riza Chalid yang tersimpan di telepon seluler CEO PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam sidang hari ini, Kamis, 3 Desember 2015, Maroef dihadirkan untuk menjelaskan pertemuannya dengan Novanto dan Chalid di lantai 21 Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juli 2015. Majelis juga meminta dia menjelaskan detil pembicaraan dan bagaimana mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu merekam pembicaraan secara diam-diam.


SIMAK:
Maroef Sudah Curiga Sejak Awal Bertemu Setya Novanto
TERUNGKAP, Freeport dan Setya Novanto Saling Mencurigai

Namun, Maroef mengatakan tak bisa menyerahkan rekaman asli sebab ponsel sudah dipinjam tim penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Rekaman itu dijadikan bahan penyelidikan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendapatkan keuntungan dari PT Freeport.

Bukannya menerima dengan baik, Majelis malah meminta bukti tanda terima ponsel Maroef dari Kejaksaan. “Tidak mungkin tidak ada tanda terimanya kalau benar barang tersebut sudah diserahkan ke Jampidsus,” kata pimpinan sidang MKD.

Akhirnya, Maroef meminta anggota stafnya mengambil surat tanda terima peminjaman ponsel dari Kejaksaan. Sidang pun tetap berjalan sembari menunggu surat tanda terima tersebut.


INGE


Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya