Politikus NasDem Klaim Mosi Tidak Percaya Setya Bergulir  

Reporter

Senin, 23 November 2015 23:02 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem, Taufiqulhadi, mengatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR terus berlanjut. "Selembaran tanda-tangan sudah memutar di anggota dewan," kata dia, Senin, 23 November 2015.

Anggota Komisi Hukum ini belum tahu sudah beberapa anggota dewan yang sudah meneken mosi tidak percaya tersebut. Taufiqulhadi pun sadar gerakan mosi tidak percaya itu mempunyai dampak hukum.

Menurut Taufiqulhadi, mosi tidak percaya ini hanya untuk gerakan moral yang bertujuan meminta Setya mundur dari jabatannya selalu Ketua DPR. "Tapi tetap menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan," kata dia.

Nama Setya sepekan terakhir ini disorot setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin lalu. Sudirman menyodorkan transkrip dan rekaman pembicaraan antara Setya; bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin; dan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid.

Dalam transkrip yang beredar, ketiganya digambarkan membicarakan rencana berbagi saham. Setya menyebut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan setuju dengan gerakan mosi tidak percaya. Menurut dia, gerakan ini bukan gerakan fraksi dan tidak memiliki dampak apapun. "Biar masyarakat tahu, anggota Dewan banyak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Setya," katanya.

Sekretaris Fraksi Nasdem, Syarief Alkadrie, menuturkan fraksinya tidak akan mengakomodasi gerakan mosi tidak percaya. Menurut dia, gerakan itu murni personal anggota DPR dan tidak mempunyai mekanisme.

HUSSEIN ABRI YUSUF


Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

11 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

13 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

14 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

16 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya