Di MKD, Golkar Bakal Bantu Setya Novanto  

Reporter

Jumat, 20 November 2015 12:55 WIB

Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin (kiri) menyerahkan surat putusan sela PTUN kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 2 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menyatakan fraksinya akan memberi bantuan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Ia menuturkan Fraksi akan membantu sesuai dengan koridor dan etika.

"Kami mempunyai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, tentu kami harus mengatakan wajib membantu Pak Novanto sesuai koridor dan etika," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2015.


Ade mengelak jika hal ini dianggap sebagai bentuk intervensi. Sebagai kader partainya, menurut Ade, wajar Golkar membantu Setya Novanto. Apalagi, menurut dia, saling membantu jika ada kesulitan merupakan hal yang wajar dalam beragama. Meski demikian, Ade mengatakan belum pernah membahas mengenai hal ini dalam rapat fraksi.

Hal ini juga dibenarkan Sekertaris Fraksi Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan telah melakukan pembicaraan kepada anggota fraksi, meskipun hanya bersifat informal. "Meminta untuk memahami posisi Setya yang baru satu tahun menjabat Ketua DPR," ucapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin lalu. Sejak nama Setya Novanto dinyatakan sebagai pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport, timbul beragam reaksi dari masyarakat.

Reaksi ini termasuk tuntutan kepada politikus Partai Golkar tersebut untuk turun dari jabatannya. Namun, hingga kini, belum ada keputusan dari MKD. Hingga kini MKD masih memvalidasi rekaman yang telah diberikan sebagai bukti oleh perwakilan Kementerian ESDM.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes karena Menolak Bayar Pajak Mahal, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 menit lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes karena Menolak Bayar Pajak Mahal, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes yang dia beli karena menolak membayar pajak mahal, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

15 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya