Sejumlah gerobak sampah menumpuk di depan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) modern yang diakibat dari belum normalnya pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Matraman, Jakarta, 6 November 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher membuka peluang bagi pemerintah DKI Jakarta untuk membuang sampah di Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo di Bogor. Dalam beberapa pekan ini, tender pemenang proyek pembangunan TPPAS untuk kawasan Bogor dan Depok akan diumumkan. “Tendernya minggu-minggu ini akan selesai,” katanya di Bandung, Jumat, 6 November 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini sedang dilanda masalah sampah, menyusul kebijakan Pemerintah Kota Bekasi membatasi pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang. Sementara sebelumnya truk bebas melintas sebanyak tiga kali sehari, kali ini dibatasi menjadi sekali sehari.
Menurut Aher, TPPAS Nambo merupakan tempat pemrosesan akhir sampah regional pertama milik pemerintah Jawa Barat. Hasil pengolahan sampah itu untuk memasok bahan bakar pabrik semen. “Mudah-mudahan menjadi solusi sampah plus penanganan sampah modern pertama di Indonesia,” tuturnya.
Aher mengatakan TPPAS Nambo di Bogor itu sudah lama dipersiapkan. Pemerintah Jawa Barat telah menandatangani kerja sama dengan PT Indocement Tungggal Perkasa, yang akan mendapat prioritas membeli hasil olahan sampah di Nambo.
Karena itu, menurut Aher, terbuka kemungkinan DKI Jakarta bisa ikut memasok sampah untuk fasilitas TPPAS Nambo. “Kalau memungkinkan, tidak ada masalah. Hasil pengolahan itu menjadi bahan baku pembakaran pabrik semen,” ujarnya.
Pemerintah Jawa Barat sudah mengumumkan lelang pembangunan TPPAS Nambo yang dirancang untuk mengolah sedikitnya 1.500 ton sampah sehari dengan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF). Perkiraan nilai proyek pembangunan TPPAS Nambo itu menembus Rp 600 miliar.
Pembangunan TPPAS Nambo saat ini tengah dikebut pemerintah Jawa Barat. “Ini mendesak karena keterbatasan kapasitas TPA Galuga Kabupaten Bogor dan TPA Cipayung Kota Depok,” kata pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa, 1 September 2015.
Iwa mengatakan TPPAS Nambo di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kecamatan Kelapanunggak, Kabupaten Bogor, menempati lahan seluas 55 hektare. Rinciannya, 40 hektare lahan hutan dikelola Perhutani Regional Jawa Barat-Banten dan sisanya tanah milik Kabupaten Bogor. “Mudah-mudahan tender pembangunan selesai tahun ini, proses konstruksi setahun. Dan pada 2017 sudah bisa beroperasi,” ucapnya.
