TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan partai politik yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat agar tidak meminta jatah kursi. Menurut dia, hal itu pula yang dilakukan partai-partai yang sejak awal mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
"Dulu kami dukung Pak Jokowi tanpa kontrak, tak harus menyiapkan menteri," ujar Tjahjo di Balai Pelatihan Kemendagri, Jumat, 6 November 2015. Menurut Tjahjo, semua partai boleh mendukung pemerintah Jokowi dan JK dengan caranya masing-masing. "Tapi tak boleh ada tawar-menawar," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar memutuskan untuk merapat ke pemerintah. Isu perombakan kabinet jilid II pun santer terdengar setelah dua partai ini mendekat.
Selama ini, Golkar versi Aburizal Bakrie selama ini menjadi partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yang dipimpin Partai Gerindra. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Azis Subekti mengatakan partainya telah memberikan lima nama kepada Presiden. Presiden, ujar dia, meminta PAN ikut berperan mengatasi persoalan ekonomi.
