Tumpukan Koran Kampanye Hitam Disimpan di Bus  

Reporter

Senin, 2 November 2015 16:09 WIB

Ilustrasi kampanye hitam

TEMPO.CO, Bengkulu – Kepolisian Resor Rejang Lebong, Bengkulu, menyita ratusan eksemplar koran berisi kampanye hitam salah satu calon gubernur dari sebuah bus, Senin, 2 November 2015, sekitar pukul 01.00 WIB di Kabupaten Rejang Lebong.

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigadir Jenderal Muhammad Ghufron membenarkan adanya koran kampanye hitam tersebut. Ratusan ribu koran dengan berat 5,6 ton itu merupakan laporan Badan Pengawal Pemilu. "Barang bukti sudah diamankan di Polda Bengkulu, dan kami masih menunggu petunjuk dari Bawaslu," kata Ghufron, Senin, 2 November 2015.

Menurut Gufron, sesuai mekanisme penanganan kasus pemilihan kepala daerah, Kepolisian akan menunggu hasil investigasi Bawaslu. “Apakah hal ini akan direkomendasikan ke Dewan Pers atau ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ujar Gufron.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap mengatakan koran mingguan tersebut disita setelah pihaknya mendapatkan laporan dari seorang warga. “Kita masih melakukan pemeriksaan untuk langkah selanjutnya," tutur Parsadaan.

Berdasarkan informasi, koran kampanye hitam ini disita dari bus yang berangkat dari Bandung. Seorang penumpang bus curiga melihat koran itu memenuhi bus. Melihat koran tersebut berisi tulisan yang memojokkan salah satu calon Gubernur Bengkulu, maka penumpang itu melaporkannya ke Bawaslu.

Saat bus melintas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, jajaran kepolisian setempat langsung menghentikannya dan memeriksa muatan. Konten koran secara umum berisikan berita yang memojokkan salah seorang kandidat calon Gubernur Bengkulu yang belum dan tidak terkonfirmasi.

Seperti diketahui, pada pilkada Gubernur Bengkulu Desember mendatang, terdapat dua pasangan calon yang akan memperebutkan kursi nomor satu di daerah ini, yakni Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dan Sultan Bakhtiar Najamudin-Mujiono.

PHESI ESTER JULIKAWATI


Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

16 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya