TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan Stafanus Harry Jusuf positif menggunakan narkoba. Ia pengusaha yang dicokok dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu dalam dugaan suap kepada anggota DPR Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo.
Stefanus tak ditahan KPK dan diserahkan ke Polda Metro Jaya karena kepemilikan 0,67 gram narkoba. "Pagi dites urine, ternyata dia positif menggunakan narkoba," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Eko Daniyanto pada Senin, 26 Oktober 2015.
Stefanus saat ini sudah diserahkan ke lembaga rehabilitasi BNN di Lido. "Statusnya sekarang sedang direhabilitasi. Ia mengaku baru menjadi pengguna selama dua bulan," ujar Eko.
Harry ditangkap KPK bersama lima orang lainnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Harry ditangkap bersama seorang ajudan, Depianto; sekretaris pribadi anggota DPR dari Hanura Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso; pengusaha yang juga rekan Harry, Septiadi; Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai, Papua, Iranius; serta seorang sopir mobil sewaan.
Menurut Eko, narkoba itu didapatkan Harry dari diskotek di daerah Jakarta Barat. "Dia dapatkan di diskotek Miles," tuturnya.
EGI ADYATAMA
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya