Di Depan Pansus Pelindo, Brigjen Victor Bongkar Proyek Crane

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 21 Oktober 2015 15:54 WIB

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak . (TEMPO/Imam Sukamto)

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Kasus PT Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat kembali menghimpun data-data. Hari ini Pansus meminta keterangan dari mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak.

Di depan Pansus, Victor menjelaskan dugaan mark up dan pencucian uang di PT Pelindo II. "Saya bisa katakan alat bukti yang cukup kuat, yakni pengadaan sepuluh mobile crane yang perencanaan dan analisisnya tidak dilakukan dengan benar sehingga tidak digunakan," kata Victor di ruang rapat Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 21 Oktober 2015.

Menurut Victor, pengadaan proyek mobile crane mencurigakan karena tidak ada koordinasi dengan pengelola pelabuhan. Seharusnya semua alat bongkar-muat itu dialokasikan di delapan pelabuhan, antara lain Bengkulu, Palembang, Banten, dan Cirebon. Namun, hingga kini, mobile crane itu mangkrak di Tanjung Priok karena jenis dan fungsi alat tersebut tidak sesuai peruntukannya.

"Saya melakukan penyelidikan di pelabuhan-pelabuhan, kenapa tidak menggunakan crane itu? Mereka bilang tidak membutuhkan. Lalu, saya tanya, siapa yang mengadakan? Mereka menjawab Direktur Utama Pelindo II," ujar Victor. Direktur Utama PT Pelindo II adalah Richard Joost Lino atau RJ Lino.

Menurut Victor, pengadaan mobile crane telah membuang anggaran negara hingga Rp 45,657 miliar. "Mereka katakan mobile crane itu (yang mangkrak) ukuran 45 ton, sedangkan yang dibutuhkan 25 ton dan 65 ton ke atas. Sedangkan harga crane tersebut senilai Rp 45,657 miliar, yang seharusnya didistribusikan. Dan seharusnya yang merencanakan itu adalah Pelindo cabang, bukan dari Pelindo II," tutur Victor.

Berdasarkan penyelidikan Victor, harga pasaran mobile crane saat ini tidak lebih dari Rp 2 miliar. Bahkan, kata Victor, bila dibandingkan dengan masa itu, harganya bisa jauh lebih rendah. "Kalau kita pergi ke distributor, mobile crane itu tak lebih dari Rp 2 miliar. Dan bisa diperkirakan harga per crane berapa? Kenapa Rp 45 miliar? Harusnya hanya sekitar Rp 16 miliar."

DESTRIANITA K.


Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

9 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya