TEMPO.CO, Jakarta -Isu perombakan kabinet mencuat menjelang evaluasi satu tahun masa kerja kabinet. Sejumlah petinggi partai mengungkapkan Presiden Joko Widodo beberapa kali bertemu dengan ketua umum partai.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Azis Subekti, misalnya, mengungkapkan, dalam beberapa pertemuan dengan Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Presiden meminta PAN ikut berperan mengatasi persoalan ekonomi.

“Nah, apakah itu diartikan sebagai sinyalemen untuk gabung kabinet? Kami juga menebak-nebak itu,” kata Azis kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Politikus PPP, Asrul Sani, mengklaim perombakan pernah disampaikan Presiden dalam forum pertemuan dengan para petinggi partai pendukung pemerintah. Dia tak merinci waktu pertemuan ataupun apa yang disampaikan Jokowi. Namun, kata dia, Ketua Umum PPP Romahurmuziy ikut diajak bicara.

Pada saat yang hampir bersamaan, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi bagi anggota fraksinya di DPR. Mereka diminta tetap berada di Jakarta menjelang reses sidang DPR hingga rapat paripurna akhir Oktober ini. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan juga diperintahkan menjadwal ulang rencana kunjungan kerjanya.

Perintah tersebut diteken Ketua Fraksi PDI Perjunagan Olly Dondokambey dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto pada 9 Oktober lalu. Surat tersebut merujuk pada dinamika politik akhir-akhir ini. Mengenai keterkaitan surat itu dengan isu perombakan kabinet, anggota Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan tak ada situasi atau agenda khusus yang membuat seluruh anggota fraksi berlambang kepala banteng tersebut harus menjaga dan menyatukan suara.

“Tak ada apa-apa, biasa saja itu,” kata Trimedya. Fraksi PDIP, kata dia, ingin memastikan seluruh anggotanya tetap menjalankan tugas utamanya. Politikus PDIP lainnya, Junimart Girsang, mengatakan surat semacam itu jamak ia terima menjelang masa reses. “Jangan dikaitkan dengan hal lain,” ujar dia.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, memastikan surat instruksi tadi tak berkaitan dengan isu perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Presiden tak berniat merombak lagi Kabinet Kerja. “Itu urusan Presiden dan eksekutif, kami tak tahu. Tapi surat itu tak ada kaitannya,” kata dia.

Di luar perombakan kabinet, pekan lalu, DPR membahas serius rencana revisi Undang-Undang KPK pada pekan lalu. Namun Badan Legislasi DPR memutuskan menunda pembahasannya hingga masa sidang berikutnya.

G. PARIKESIT | L. HUDA | M. NUR HANIFIYANI | F. ROSARIANS