TEMPO.CO, Jakarta - Pada usia satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla Selasa besok, beberapa orang meminta Presiden me-reshuffle menteri-menteri Kabinet Kerja. Namun, sampai saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal akan melakukan reshuffle terhadap menteri-menterinya.

Sikap Jokowi ini mendapat tanggapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan rencana reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden. Namun, apabila Presiden urung me-reshuffle menteri-menterinya, ia meminta adanya peningkatan kinerja mereka. "Permasalahan yang tak kunjung selesai adalah pada bidang perekonomian," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 Oktober 2015.

Menurut dia, kalau tak ada reshuffle, perlu ada guiden agar menteri-menteri jauh lebih berfokus pada bidangnya. Agus juga meminta agar menteri Kabinet Kerja lebih tepat dalam mengambil kebijakan. Bukan hanya menonjolkan popularitas dengan rajin melakukan blusukan.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Kinerja menteri yang belum maksimal adalah penanganan masalah ekonomi di bawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution serta menteri-menteri yang bernaung di dalamnya, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Agus meminta agar para menteri tersebut sadar diri akan kewenangan dan tugas mereka. Sebab, Agus menilai selama ini kinerja antar-menteri kurang bersinergi. Misalnya, kata dia, kinerja pemerintah dalam menangani bencana asap. "Kita lihat di Riau, Palangkaraya, mereka masih kesulitan oksigen, masker juga belum memadai, belum lagi masalah pendidikan, ini artinya belum sinergi," ujarnya.

DESTRIANITA K.