TEMPO Interaktif, Jakarta: Khairiansyah Salman dan Hariyanto, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Kamis (15/12) pagi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyimpangan Dana Abadi Umat Departemen Agama. Mereka akan menjadi saksi bagi auditor BPK lain yang menjadi tersangka, Mukrom As'ad dan Tuhari Sawanto.Khairiansyah telah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan siap diperiksa. Pemeriksaan Khairiansyah ini pun ditegaskan oleh Masyhudi Ridwan, juru bicara Kejaksaan Agung."Hari ini Khairiansyah dan Hariyanto diperiksa menjadi saksi atas tersangka yang lain," ujar Masyhudi Ridwan.Khairansyah adalah auditor yang ikut menjebak usaha penyuapan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W. Kusumah. Ia lalu menerima penghargaan Integrity Award dari Transparency International di Berlin. Namun, belakangan, kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi Dana Abadi Umat.Para auditor tersebut, kata Masyhudi diduga telah menerima sejumlah uang dari Dana Abadi Umat dan dana Badan Pembinaan Islam dan Ibadah Haji.Pada Rabu, Tuhari dan Sawanto dan Mukrom As'ad telah diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diperiksa seputar tugas dan tanggung jawab mereka serta hasil pemeriksaan terhadap Dana Abadi Umat. Dian Yuliastuti
Berita terkait
BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur
24 Januari 2019
Dana haji diinvestasikan di bisnis penerbangan dan katering jemaah.
Baca SelengkapnyaSidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini
25 Juni 2018
Sidang peninjauan kembali mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dimulai hari ini.
Baca SelengkapnyaSuryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
4 Juni 2018
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana haji.
Baca SelengkapnyaHati-hati Mengelola Dana Haji
3 Agustus 2017
Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.
Baca SelengkapnyaDana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja
2 Agustus 2017
Apalagi, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan investasi dana haji di proyek infrastruktur dibolehkan asal bermanfaat.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur
2 Agustus 2017
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaMUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji
2 Agustus 2017
Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".
Polemik Investasi Dana Haji
2 Agustus 2017
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.
Baca SelengkapnyaHidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...
1 Agustus 2017
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat
31 Juli 2017
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
