TEMPO.CO, Banyuwangi - Hanif Risa Mustafa dalam tesis Pascasarjana Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada berjudul “Konflik Elit dan Kekerasan Arus Bawah: Pergolakan Politik 1965 di Banyuwangi” menuliskan, bahwa organisasi kemasyarakatan non-komunis yang membentuk sejumlah kesatuan melakukan lebih dulu aksi menumpas Partai Komunis Indonesia. Gabungan Pemuda Ansor dan Pemuda Marhaenisme yang membentuk Front Bersatu membakar rumah-rumah yang bertuliskan BTI (Barisan Tani Indonesia) pada 11 Oktober. Empat hari berikutnya, mereka merusak toko-toko milik anggota PKI di sekitar alun-alun Banyuwangi. (Lihat video Cerita di Balik Film ‘PKI’, Disebut Berbahaya, Inilah Fakta Lagu Genjer-Genjer)

Pada tanggal 16 Oktober, konsolidasi kekuataan kelompok Nahdlatul Ulama, militer dan Partai Nasional Indonesia menghasilkan sebuah rapat akbar yang berlangsung di Lapangan Blambangan. Rapat ini, kata Hanif, berkembang menjadi ajang pendoktrinan masyarakat. Ribuan massa membanjiri alun-alun dan mendengarkan pidato beberapa elite masyarakat seperti Komandan Komando Distrik Militer Joko Supaat Slamet, Abdul Latif Suja’ dari NU dan Soekmadi dari PNI.

Baca juga: G30S 1965, Lolos Eksekusi Mati Ditolong Tokoh Muhammadiyah

Pada rapat akbar itu, Djoko Supaat Slamet menyampaikan bahwa PKI bertanggung jawab atas para jenderal yang dibunuh dalam Lubang Buaya. “Kemudian dilanjutkan oleh Abdul Latif Suja’, yang menyatakan bahwa membunuh PKI sama dengan berjihad melawan orang-orang kafir,” kata Hanif kepada Tempo, Ahad 20 September 2015.

Dua hari setelah rapat akbar tersebut, Gerakan Pemuda Ansor dan Gerakan Pemuda Marhaen melakukan operasi pembersihan ke Desa Karangasem yang menjadi basis PKI. Mereka menaiki 10 truk, 5 jeep dan lima puluh sepedah motor yang dipimpin oleh Mursid dari Ponpes Minhajut Thullab, Muncar. Rupanya rencana penyerangan ini sudah didengar oleh warga Desa Karangasem. Sehingga mereka menyiapkan strategi untuk pertahanan. Bentrok fisik pun akhirnya tak terhindari, yang mengakibatkan kekalahan dari Pemuda Ansor dan Marhaen.

Baca juga:Pendiri Banser Bicara G30S 1965: Musuh Abadi Kami PKI!

Tragedi Karangasem ini makin memicu kemarahan dari kelompok non-komunis. Berikutnya pimpinan organisasi politik non-PKI seperti PNI, NU, Katolik, Protestan, Perti, Muhammadiyah dan Al Irsyad mendirikan Badan Kordinasi Komando Siaga (BKKS).

Kemudian pada tanggal 30 Oktober, BKKS bertransformasi menjadi Badan Komando Siaga (BKS). BKS dibentuk di setiap desa yang kordinator utamanya dari pihak militer, khususnya angkatan darat. “Secara tidak langsung BKS ini menjadi tameng awal TNI , untuk melakukan pembantaian besar-besaran di Banyuwangi secara terstruktur,” kata Hanif yang baru saja lulus kuliah pascasarjana itu.

Seminggu setelah BKS berdiri, kata Hanif, dibentuk pula pelaksana pembantu utama Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) di Banyuwangi. Pepelrada pada awalnya dibentuk oleh Presiden Sukarno dalam dekrit 14 September 1964 yang berfungsi sebagai pengawas dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan
Konfrontasi Malaysia. Namun setelah G30S meletus, Pepelrada beralih fungsi menjadi badan pengawas pelarangan kegiatan partai maupun organisasi yang terkait dengan PKI. BKS dan Pepelrada tersebut merupakan cikal-bakal Babinsa pada era Orde Baru.

Selain pelembagaan struktural, muncul pula pasukan lain bernama “Gagak Hitam” yang bercirikan pakaian serba hitam. Pasukan “Gagak Hitam” merupakan pasukan gabungan masyarakat sipil yang memiliki keahlian bela diri. Kelompok ini melakukan pengejaran dan pembunuhan bagi mereka yang terkait dan terlibat langsung dalam partai komunis. Gagak Hitam berada di garda paling depan untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang tertuduh komunis.

IKA NINGTYAS

Baca juga:
TNI & G30 September 1965: Inilah 5 indikasi Keterlibatan Amerika!
EKSKLUSIF G30S 1965: Begini Pengakuan Penyergap Ketua CC PKI Aidit