UU Kehutanan Dinilai Merugikan Industri Pembiayaan
Reporter
Editor
Selasa, 6 Desember 2005 16:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasal 78 ayat (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai merugikan industri pembiayaan dan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Bahrul Ilmi Yakup, kuasa hukum PT.Astra Sedaya Finance (ASF) mengungkapkan dalam sidang uji materil terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/12). Menurut dia, kerugian industri pembiayaan disebabkan pasal itu memungkinkan negara merampas alat angkut milik perusahaan pembiayaan secara semena-mena. "Pasal itu memungkinkan negara merampas harta orang yang tak bersalah karena rumusan pasal itu tidak memenuhi standar rumusan hukum pidana," ujar Bahrul.Pasal 78 ayat (15) berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara". Penjelasan pasal tersebut adalah "Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain".Bahrul mengungkapkan, perusahaan pembiayaan seperti ASF seringkali mendapatkan pengguna jasa atas nama pribadi yang menyewakan kembali aset yang dibiayai oleh perusahaannya. Aset-aset itu, tak jarang juga digunakan untuk tindak kejahatan tanpa sepengetahuan ASF dan grup Astra Credit Company (ACC). "Kami tidak terlibat. Tapi karena perusahaan pembiayaan, kamilah yang memiliki hak milik atas aset yang dirampas itu," ungkapnya. Sejak Juni 2005, ASF rugi lebih dari Rp 1 miliar akibat perampasan aset alat angkut berupa sembilan truk di wilayah Jambi, oleh kejaksaan setempat. Pada sidang pertama ini, majelis hakim yang diketuai Mukhtie Fadjar meminta pemohon untuk memperbaiki kelengkapan administratif dan menyusun landasan teoritis mengingat konsep hak asasi yang diatur dalam konstitusi bersifat personal. Thoso Priharnowo
Kejaksaan Tinggi Siapkan Tiga Jaksa Pendamping Kasus KPC
2 September 2008
Kejaksaan Tinggi Siapkan Tiga Jaksa Pendamping Kasus KPC
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sudah menyiapkan tiga jaksa yang mengawal penyidikan kasus PT Kaltim Prima Coal. Perusahaan batu-bara ini dinilai melanggar undang-undang kehutanan karena menambang di atas areal HPH.
“Saya yakin unjuk rasa itu digerakkan dengan bayaran,” kata Tabrani di Pekanbaru. Dia justru menyesalkan keberadaan pabrik bubur kertas dan pabrik kertas selama 20 tahun yang hanya menimbulkan kerusakan hutan. Selain kerusakan hutan, kesejahteraan yang dijanjikan kepada masyarakat tidak pernah terbukti.
Azmun Belum Terima Panggilan Resmi Sebagai Tersangka
13 Agustus 2007
Azmun Belum Terima Panggilan Resmi Sebagai Tersangka
Bupati Pelalawan H. Tengku Azmun Jaafar belum menerima pangilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada lima perusahaan dan satu koperasi.
Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban menemui Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Rabu (11/7). Namun Kaban menolak mengatakan agenda pertemuan tersebut.
Pemerintah akan meminta kompensasi dari sekitar 20 negara penyumbang emisi tertinggi terhadap lingkungan. Kompensasi diambil dari dana adaptasi dan insentif kehutanan pada dunia internasional.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta membatalkan putusan Pengadilan TUN yang menyatakan Surat Menteri Kehutanan tentang pencabutan izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha DL Sitorus tidak berlaku.
