Fahri Hamzah: Pak Jokowi Janji Orang PGRI Jadi Menteri....  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 16 September 2015 16:32 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan status guru honorer kategori dua harus segera diberikan kepastian. "Jangan digantung status mereka, jangan di php (pemberi harapan palsu) juga," ujarnya saat ditemui di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.

Fahri menilai, permasalahan ini perkara lama yang terbengkalai. "Ini kan keluhan lama. Dulu pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) pernah janji di depan mereka, supaya orang PGRI bisa jadi menteri pendidikan," kata Fahri.

Pengangkatan guru honorer kategori dua menurut Fahri, merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Ia juga menilai hal ini harusnya segera diselesaikan. "Itu sebetulnya yang seharusnya kita sorot tiap hari, bagaimana nasib guru guru itu," ucap Fahri.

Ditanya mengenai teknis pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Fahri mengatakan perlu dilakukan audit terlebih dahulu mengenai kebutuhan guru. "Kalau memang kekurangan tenaga ya kenapa tidak diangkat menjadi PNS?" ujar Fahri.

Fahri menekankan perlunya kepastian status para guru honorer kategori dua ini, terutama untuk guru yang mengejar di sekolah sekolah negeri.

Para guru honorer kategori dua unjuk rasa di Jakarta, Selasa 15 September 2015. Aksi ini awalnya akan dilakukan selama dua hari, yaitu Selasa dan Rabu. Karena pada hari pertama sudah diterima Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, aksi lanjutan dibatalkan. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai negeri.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

5 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

7 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

8 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

10 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya