TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan korban perdagangan manusia atau human trafficking sangat rentan dijadikan pekerja seks. Mereka yang menjadi korban karena latar belakang pendidikan rendah dan secara ekonomi tergolong lemah.

Lembaga ini mengadakan Inaugural Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection 2015 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, selama tiga hari, 24-26 Agustus 2015. Acara diikuti delegasi dari enam negara.

"Bayangkan, yang terbaru ada korban dari Kendal, Jawa Tengah, dipaksa melayani jasa seks. Ia baru bisa lepas dari perekrutnya setelah melayani seratus kali," kata Inspektur Jenderal (Purn) Teguh Soedarsono, Komisioner LPSK, Rabu, 26 Agustus 2015.

Baca juga:
Datang ke Jakarta, Ini Alasan 'Tuhan' Tak Mau Mengubah Nama
Pria Ini Cangkok Alat Intim Bionik, Begini Cara Kerjanya

Para korban perdagangan manusia lintas negara memang sangat rentan. Tenaga kerja asal beberapa daerah, seperti Gunungkidul, Kulon Progo, dan Nusa Tenggara Timur, sangat rentan menjadi korban. Bahkan perekrutnya merupakan warga Indonesia. Tidak sedikit ternyata yang mempekerjakan tenaga kerja itu juga orang Indonesia yang berada di luar negeri.

Ia mengatakan para korban perdagangan manusia itu difasilitasi oleh perekrutnya. Dari pembuatan paspor, visa, hingga tiket perjalanan. Saat bekerja, mereka tidak mendapatkan upah layak. Bahkan uang diperas oleh orang yang mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks.

Teguh menambahkan, modus perdagangan manusia ini adalah korban dijanjikan pekerjaan yang layak. Seperti bekerja di restoran, industri, dan perikanan. Namun ternyata para perempuan dijadikan pekerja seks, sementara yang laki-laki dipekerjakan bak budak belian, bahkan tidak diberi makan.

Soal jumlah, Teguh mengatakan sangat banyak, bahkan mencapai ribuan orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia lintas negara. Namun hanya sedikit yang berani melapor karena alasan takut dan malu.

"Ada lulusan sekolah pelayaran tapi dipekerjakan sebagai nelayan ikan. Dua tahun tidak dibayar. Setelah bisa kabur, baru melapor," ujar Teguh.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, negara-negara ASEAN yang ikut dalam acara ini adalah Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Para delegasi menyusun strategi dalam penanganan perdagangan manusia lintas negara. "Kasus human trafficking sulit diatasi tanpa tindakan yang tepat. Ini merupakan masalah lintas sektoral," tutur Abdul Haris.

Untuk mengantisipasi adanya perdagangan manusia ini, tindakan yang dilakukan antara lain memperkuat pemantauan imigrasi, pemetaan pola umum dan karakteristik perdagangan manusia, serta mekanisme kompensasi bagi korban.

MUH SYAIFULLAH

Baca juga:
Datang ke Jakarta, Ini Alasan 'Tuhan' Tak Mau Mengubah Nama
Ada Tuhan di Banyuwangi, Kini Heboh Ada Nabi di Mataram!