PLTU Muara Karang Jakarta Utara, Jum'at (13/3). Pemerintah akan memberikan jaminan bagi proyek listrik swasta untuk pembangkit 10 ribu mega watt tahap kedua. Tempo/Arnold Simanjuntak
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebut program listrik 35 ribu megawatt yang digagas Presiden Jokowi sebagai rencana yang terlampau ambisius. Padahal Jokowi meniatkan program ini sebagai unggulan untuk mencapai salah satu sasaran Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis, termasuk kedaulatan energi. Belakangan, proyek ini menjadi pemantik ributnya Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Lihat Video: Pernyataan Kontroversial Rizal Ramli Yang Serang Jokowi)
Berikut ini rincian program impian tersebut.
Periode: 2015-2019
Peresmian: 4 Mei 2015
Dasar hukum: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2015-2024.
Latar belakang: Kebutuhan listrik hingga 2019 diprediksi naik 8,7 persen per tahun. Jumlah rumah tangga yang terjangkau listrik hingga kini baru 84 persen.
Anggaran: Rp 1.127 triliun
Terdiri atas - Rp 512 triliun dari PLN - Rp 615 triliun dari swasta dalam skema Independen Power Producer (IPP)
Pendanaan PLN dipergunakan antara lain untuk - proyek pembangkitan Rp 199 triliun - transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun
Pendanaan IPP dipergunakan antara lain untuk - pembangunan proyek pembangkit Rp 615 triliun
Pengerjaan: - 74 proyek berkapasitas 25.904 MW dikerjakan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) - 35 proyek berkapasitas 10.681 MW dikerjakan oleh PLN
Dari 74 proyek yang dikerjakan IPP: - 21 proyek sampai April 2015 sudah sampai tahap pengadaan - 16 proyek sampai April 2015 sudah sampai proses pengadaan melalui penunjukan langsung - 37 proyek sampai April 2015 masih melalui mekanisme pelelangan
Dari 35 proyek dikerjakan PLN: - 8 proyek sampai April 2015 sudah sampai proses pengadaan dengan metode pelelangan - 27 proyek sampai April 2015 akan dilakukan dengan mekanisme pelelangan
HAMBATAN Sebanyak 60 persen dari pendanaan yang dibutuhkan PLN sudah tersedia. Namun pemerintah baru membebaskan 100 lokasi dari total 212 lokasi pembangkit.
