TEMPO.CO, Surabaya - Musikus dan produser musik kelahiran Kota Surabaya, Ahmad Dhani menilai proses politik yang terjadi di Indonesia dalam menentukan pemimpinnya selalu dimulai dengan politik pencitraan. Sehingga, jarang ada yang tulus, karena semuanya seakan berlomba-lomba untuk mengangkat popularitasnya dengan cara pencitraan.
Menurut Dhani, politik pencitraan ini dimulai sejak zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena saat itu masyarakat mudah simpati dengan pemimpin yang selalu diserang oleh lawan politiknya. "Sebenarnya (politik pencitraan) ini dimulai sejak zamannya SBY. Jika SBY tidak dikuyo-kuyo Taufiq Kiemas waktu itu, mungkin masyarakat Indonesia tidak bersimpati,” kata Dhani kepada Tempo di salah satu hotel di Surabaya, Senin, 3 Agustus 2015.
Permasalahan politik itu, dia melanjutkan, menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia lebih suka pada sinetron dibanding faktanya. Sehingga, tak jarang elit partai politik menyajikan sinetron atau bahkan mengatur media untuk menaikan popularitasnya, dengan cara itu makan banyak masyarakat yang simpati dan bisa meraih suara yang banyak. “Nah, di sinilah kelemahan masyarakat Indonesia yang gampang bersimpati," kata dia.
Maka tidak salah, kata Dhani, apabila film sinetron di televisi ratingnya selalu tinggi, karena memang para pemimpinnya sering melakukan politik pencitraan. “Jadi, jangan salah kalau sekarang kecelik (salah pilih),” kata dia.
Pemimpin itu, ujar dia, adalah konseptor yang memiliki filosofi dalam membangun daerah atau bangsanya, sehingga tidak perlu memoles diri untuk pencitraan. "Kalau saya jadi Gubernur DKI, saya tidak perlu blusukan ke got-got lihat banjir. Saya bayar insinyur dari Belanda untuk masuk got membenahi got itu. Saya cukup di kantor saja membuat kebijakan dan membuat konsep,” kata Dhani.
MOHAMMAD SYARRAFAH
Berita terkait
Didukung Banyak Parpol, Khofifah Disebut Punya Potensi Menang Lagi di Pilkada Jatim
10 jam lalu
Ujang menyebut belum ada figur yang berani muncul lantaran Khofifah memiliki elektabilitas baik di Jatim dan didukung oleh partai pemenang pilpres.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Belum Ada Penantang yang Sebanding dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024
15 jam lalu
Pengamat menyebut posisi Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat di Pilkada Jawa Timur terlalu kuat.
Baca SelengkapnyaDisebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai
16 jam lalu
Politikus PPP Achmad Baidowi mengapresiasi pendapat yang menyebut dirinya layak maju di Pilkada Jawa Timur menjadi pesaing Khofifah.
Baca SelengkapnyaPilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP
16 jam lalu
PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Awiek PPP Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jawa Timur
2 hari lalu
Politikus PPP Achmad Baidowi meraih 359.189 suara nasional di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Sebut Belum Tentukan Sikap Politik Resmi di Pilkada Jawa Timur
2 hari lalu
PPP menyatakan sifat politiknya di Pilkada Jawa Timur masih dinamis. Antara mendukung Khofifah atau membentuk koalisi baru.
Baca SelengkapnyaAkui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung
2 hari lalu
Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.
Baca SelengkapnyaMuhaimin Iskandar Sebut PKB Buka Pintu untuk Khofifah Daftar Pilkada Jawa Timur
4 hari lalu
PKB menyambut baik jika nantinya Khofifah mendaftar diri mengikuti seleksi internal di partai itu untuk maju di Pilkada Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKhofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim
4 hari lalu
Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.
Baca SelengkapnyaMenakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat
4 hari lalu
Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Baca Selengkapnya