Begini Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah  

Reporter

Editor

Anton Septian

Sabtu, 1 Agustus 2015 15:03 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin (keempat kanan) didampingi sejumlah Tokoh Islam dari delegasi negara sahabat menyapa warga saat mengikuti karnaval Muhammadiyah di kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Makassar - Muktamar Muhammadiyah ke-47 digelar di Makassar pada 3-8 Agustus pekan depan. Salah satu agenda utamanya pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Soal ini, Muhammadiyah menganut mekanisme khusus dengan mengedepankan sistem perwakilan dalam penunjukan calon ketua umum.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Muhammad Alwi Uddin menjelaskan tahap awal pemilihan ketua dimulai dengan penjaringan kandidat oleh panitia pelaksana sebelum pelaksanaan muktamar. Tahun ini panitia mengumpulkan total 82 kandidat yang dianggap layak untuk dibawa ke tahap selanjutnya.

Jelang muktamar, perwakilan pengurus wilayah Muhammadiyah se-Indonesia kemudian menggelar sidang tanwir. Tanwir diperkirakan dihadiri 200-an orang. Mereka antara lain pimpinan pusat Muhammadiyah, empat orang perwakilan dari masing-masing pimpinan wilayah, serta perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah pusat.

"Pada sidang ini dipilih 39 calon tetap ketua yang dianggap sesuai kriteria tanwir berdasarkan perolehan suara," kata Alwi Uddin di Makassar, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Ke-39 calon tetap ketua inilah yang akan memperebutkan dukungan dari total 2.600 peserta pemegang hak suara di muktamar. Alwi menjelaskan bahwa pemilik suara terdiri dari seluruh anggota tanwir serta seluruh pimpinan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah peserta ditetapkan berdasarkan jumlah cabang di daerah yang diwakili. Sehingga daerah dengan banyak cabang akan lebih banyak memiliki wakil di muktamar.

Dari perolehan suara peserta akan terpilih 13 besar peraih suara terbanyak untuk menjadi formatur. Selanjutnya formatur yang berembuk dalam memilih ketua umum serta menetapkan struktur pengurus pusat. Dalam memilih ketua umum, formatur bisa memilih satu orang di antara sesamanya atau menunjuk tokoh di luar yang dianggap layak.

Menurut Alwi, sistem perwakilan telah diterapkan di Muhammadiyah secara turun-temurun. Selama ini sistem itu dianggap sederhana tapi tepat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai keinginan umat. Dan yang tak kalah penting, sistem perwakilan juga dianggap efektif untuk mencegah konflik internal. "Yang biasa terjadi gesekan kan di tingkat bawah. Makanya kami kurangi gesekan di bawah dengan mempercayakan pilihan kepada para perwakilan," ujarnya.

Ketua panitia lokal muktamar, Syaiful Saleh, mengatakan, sistem perwakilan pada pemilihan ketua masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Cara itu dianggap tidak bermaksud membatasi hak pilih peserta muktamar, tapi sebaliknya menjaga keharmonisan umat meski berbeda-beda dalam menentukan pilihan. "Sistem ini sudah dipraktekkan sejak zaman khalifah setelah Rasulullah meninggal. Sejauh ini tidak ada masalah diterapkan di Muhammadiyah," kata dia.

Sabtu ini tanwir Muhammadiyah mulai menggelar sidang di kampus Universitas Muhammadiyah, Makassar. Diagendakan, Minggu pagi tanwir telah memutuskan 39 nama terpilih untuk dibawa ke sidang muktamar. Muktamar rencananya dibuka di Lapangan Karebosi pada Senin pekan depan dan bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.

AAN PRANATA

Berita terkait

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

2 jam lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

12 jam lalu

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

12 jam lalu

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

15 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

6 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

7 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

8 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

11 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya