Hanya Satu Calon, Pilkada TTU Terancam Ditunda  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 29 Juli 2015 10:13 WIB

ANTARA/Muhamad Nasrun

TEMPO.CO, Kupang - Pemilu kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terancam ditunda karena hingga penutupan pendaftaran, Selasa, 28 Juli 2015 petang hanya satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar, yakni Raymundus Fernandez-Aloysius Kobes yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dua pasangan calon kepala daerah lainnya yang sudah melakukan deklarasi untuk maju sebagai pasangan calon pada pilkada TTU, yakni Eusebio Hornai Rebelo-Raymundus Loin yang diusung Partai Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Gabriel Manek-Edu Tanur yang diusung Golkar bersama PKB, hingga hari terakhir tidak mendaftar ke KPU.

Juru bicara KPU NTT Yosafat Koli mengatakan KPU telah mengeluarkan peraturan yang memberikan kesempatan kepada daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah untuk mendaftar hingga 31 Juli 2015.

"KPU masih melakukan sosialisasi aturan tersebut. Namun jika tetap tidak ada pasangan calon yang mendaftar, maka pilkada akan ditunda," katanya, Rabu, 29 Juli 2015.

Di NTT, menurut dia, hanya Timor Tengah Utara yang memiliki satu pasangan calon pilkada, sedangkan delapan kabupaten lainnya yang juga akan menggelar pilkada serentak rata-rata mempunyai dua sampai tiga pasangan calon kepala daerah. Di antaranya Kabupaten Sabu Raijua dengan tiga calon kepala daerah dan Kabupaten Sumba Barat tujuh calon kepala daerah.

YOHANES SEO









Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya