Gratifikasi Lebaran Pejabat: Gadget, Pulpen, hingga Mukena

Reporter

Jumat, 24 Juli 2015 11:08 WIB

Barang-barang gratifikasi pejabat negara yang diserahkan ke KPK dipamerkan di Istora Senayan, Jakarta, (10/12). Barang bermerek ini akan dilelang dengan murah oleh KPK di Istora Senayan pada 11 Desember 2013. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan gratifikasi dari pejabat berbagai lembaga negara pada periode menjelang hari raya Idul Fitri. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan ada 63 laporan gratifikasi yang masuk ke KPK pada 3-22 Juli 2015.

"Bentuk gratifikasi yang dilaporkan macam-macam, seperti cendera mata, gadget, sarung, mukena, lukisan, bunga, dan pulpen," ucap Adnan, Kamis, 23 Juli 2015.

Terkait dengan hari raya Idul Fitri, ujar Adnan, KPK memang sudah mengirimkan surat edaran kepada sejumlah instansi agar tak menerima gratifikasi Lebaran. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK tahun ini menurun sedikit dari tahun lalu sebanyak 66 laporan.

Dari rekapitulasi data yang masuk, laporan gratifikasi paling banyak berasal dari badan usaha milik negara dan daerah. Selain itu, 24 pejabat lembaga eksekutif melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Satu orang dari lembaga legislatif dan delapan orang dari lembaga lain turut memasukkan laporan.

Tak hanya berupa barang, pemberian berupa fasilitas juga bisa menjadi modus gratifikasi. "Misalnya, fasilitas transportasi dan akomodasi," tutur Adnan.

Sementara itu, pada momen Lebaran tahun lalu, yakni 15 Juli-3 Agustus 2014, ada gratifikasi berupa uang yang dilaporkan, yakni sebesar Rp 29,3 juta dan US$ 15,2 ribu. Sedangkan gratifikasi berupa barang senilai Rp 15.030.000. Adapun nilai gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK tahun ini belum direkapitulasi.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita terkait

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

5 jam lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

7 jam lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

10 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

11 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

12 jam lalu

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

12 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

12 jam lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

12 jam lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

12 jam lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

13 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya