TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris memprediksi Partai Idaman yang dibentuk oleh biduan dangdut Rhoma Irama bakal sulit mendapat dukungan signifikan pada Pemilihan Umum 2019. (Baca: Rhoma Irama Bikin Partai Idaman, Pengamat: Mungkin Ada yang Tergila-gila)
"Karena perubahan dukungan konstituen berlaku sangat cepat. Pendukung Rhoma Irama sebagai penyanyi akan berbeda dengan pendukungnya ketika Rhoma sebagai politikus," kata Syamsuddin Haris saat dihubungi Tempo, Sabtu siang, 11 Juli 2015. (Baca pula: Rhoma Irama dan Partai Idaman, Pelampiasan Rasa Kecewa?)
Menurut Syamsuddin, Rhoma berhak mendirikan partai sesuai hak politiknya. Namun Syamsuddin berharap Rhoma tidak mencampuradukkan kekuasaan dalam bermusik dan berpolitik. "Mungkin ada pengagum tergila-gila dengan dia, tapi dalam pemilu bagaimana?" (Baca: Rhoma Irama Bentuk Partai Idaman, Haus Kekuasaan?)
Rohma seperti tak kapok menjajal peruntungan di dunia politik. Jumat, 10 Juli 2015, ia mendirikan Partai Idaman. Sebelumnya, si Raja dangdut berkali-kali gagal menjadi calon presiden. Rhoma sejak 1977 adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Kiprahnya selama di PPP mampu menyedot pendukung lewat atraksi dakwah dan politik. Namun, pada 1997 Rhoma aktif menjadi juru kampanye Partai Golkar. Banyak pendukung Rhoma di PPP yang kecewa. Namun, pada pemilu 2009, Rhoma lompat balik ke PPP. (Baca pula: Tidak Kapok Berpolitik, Rhoma Dirikan Partai Idaman)
Pendiri grup Sonet itu digadang-gadang akan diusung menjadi calon presiden oleh partai berlambang Kaabah. Namun, pencalonan gagal karena PPP menilai elektabilitas Rhoma kalah dibandingkan dengan Suryadharma Ali, yang juga mantan Menteri Agama.
Menjelang pemilu 2014, Rhoma mendeklarasikan mendukung Partai Kebangkitan Bangsa. Sayangnya, dukungan ini bertepuk sebelah tangan. Ia kecewa karena tak menjadi bakal calon presiden dari PKB yang saat itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan. (Simak: Raup Rp 300 Juta, RhomaIrama Penerima Royalti Terbesar)
