Muhammadiyah Diminta Bantu Berantas Mafia, Ini Kata Din  

Reporter

Rabu, 17 Juni 2015 07:19 WIB

Ketua umum MUI Din Syamsuddin bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2015. Badrodin Haiti berharap dapat bekerja sama dengan para ulama dalam menjaga moral bangsa untuk mencegah dan memberantas praktek prostitusi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Din mengaku Jokowi memberikan beberapa pesan terkait dengan upaya pemerintah saat ini dalam memberantas mafia-mafia pada segala bidang.

"Beliau berpesan setelah menjelaskan betapa berat tantangan bahkan ancaman kepada negara kita dalam pemerintahan sekarang," kata Din di Istana Negara, Selasa, 16 Juni 2015. "Yaitu dengan masih bercokolnya banyak mafia, mafia narkoba, mafia migas, mafia energi, mafia ikan, beras, pangan, dan sebagainya."

Jokowi, kata Din, meminta Muhammadiyah membantu memberantas para mafia tersebut. Muhammadiyah siap memberantas mafia itu semua.

"Sebelum Presiden dan pemerintah Indonesia menyatakan mau perang terhadap mafia, alhamdulillah kami sudah melakukannya karena mafia itu memang sangat merusak sendi-sendi kehidupan," ujarnya.

Din menyarankan cara yang paling tepat dalam memberantas mafia sampai ke akar-akarnya adalah mengubah undang-undang yang cenderung merugikan masyarakat. "Contoh yang dilakukan Muhammadiyah adalah mencabut undang-undang yang tidak berpihak kepada konstitusi lewat jihad konstitusi."

Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan yang dilayangkan Muhammadiyah tentang Undang-Undang Sumber Daya Air pada Februari 2015. Gugatan itu dilayangkan Muhammadiyah lantaran beberapa pasal dalam UU Sumber Daya Air itu tidak berpihak pada masyarakat.

REZA ADITYA

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

9 jam lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

1 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

2 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

6 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

8 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

8 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

20 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

22 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya