Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad berharap pemerintah tidak pilih kasih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hingga sekarang, lebih dari separuh jumlah daerah yang akan menggelar pilkada belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Hari Selasa kami akan menemui Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) untuk meminta ketegasan soal daerah-daerah yang belum meneken NPHD," ujar Muhammad ketika dihubungi, Minggu, 31 Mei 2015.
Muhammad mengatakan telah bertemu dengan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek. Donny, sapaan Reydonnyzar, kata Muhammad, mengaku mendahulukan pencairan dana untuk Komisi Pemilihan Umum karena ada kebutuhan teknis.
Alasan itu bisa dipahami Muhammad. Namun, ia menekankan, dalam soal pilkada, pengawasan tak kalah penting dibanding penyelenggaraan.
Menurut data termutakhir yang didapat pihaknya, kata Muhammad, sekitar 70 daerah sudah meneken NPHD. Berbeda dengan KPU, lebih dari 260 daerah sudah meneken perjanjian itu.
Tapi, seperti halnya KPU, lembaga pengawas pemilu itu juga memberlakukan tenggat hingga 3 Juni 2015. "Kami berharap tidak dibeda-bedakan dengan KPU, karena instrumen pengawasan tak kalah penting untuk pilkada," ujarnya.
Setelah 3 Juni mendatang, kata Muhammad, Bawaslu akan melihat kasus per daerah. "Apabila tak ada ruang untuk pencairan dana, lebih baik pilkada ditunda," ucapnya. Menurut Muhammad, jumlah dana untuk Bawaslu lebih kecil dibanding KPU.
