DPRD Kota Semarang Curigai Proyek Banjir Rob Berbau Korupsi

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 27 Mei 2015 19:37 WIB

Seorang karyawan PT Kereta Api Daop IV Semarang meniti kursi untuk keluar dari kantor di Stasiun Tawang Semarang, yang terendam banjir (23/1). Karena stasiun maupun akses masuk stasiun terendam banjir, maka PT Kereta Api Daop IV Semarang melakukan pemberhentian luar biasa di Stasiun Poncol. (TEMPO/Budi Purwanto)

TEMPO.CO, Semarang - Sekretaris Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, menyatakan sudah curiga dengan pembangunan kolam retensi. Proyek untuk menanggulangi rob dan banjir senilai Rp 33,7 miliar itu menyebabkan Kepala Dinas Pengeloaan Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto dijadikan tersangka oleh Kejaksana Tinggi Jawa Tengah, Selasa, 26 Mei 2015.

“Saat kami sidak pada November 2014 pembangunan baru tercapai 40 persen. Ini kan aneh, karena batas waktu selesai pembangunan Desember 2014,” kata Wachid Nurmiyanto, Rabu, 27 Mei 2015.

Menurut Wachid, koordinator pekerja juga tidak singkron memberi keterangan hasil pengerjaan proyek di lapangan. Sedang laporan dari kontraktor tidak tertata secara rapi. “Antara satu koordinator pekerja dengan kooridnator lain tak jelas, realisasi pekerjaan juga tumpang tindih,” ujar Wachid.

Dia yakin ada yang tak beres dalam proses pengerjaan kolam retensi itu. tapi dia belum bisa menyimpulkan ada pelanggaran dalam proses pembangunan, hingga kejaksaan tinggi menyelidiki dan menetapkan pengguna anggaran sebagai tersangka. “Yang terjadi kemudian pekerjaan asal jadi dan bermasalah,” katanya.

Wachid menyatakan hingga kini dia dan anggota komisi pembangunan belum pernah diminta keterangan oleh Kejaksaan. Dia juga menyatakan belum pernah melaporkan kecurigaan pembangunan untuk penanggulangan rob dan banjir itu.

Sementara itu Kepala Dinas Pengeloaan Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto belum bisa berkomentar banyak ihwal penetapan dirinya sebagai tersangka. Dia malah menyatakan belum ada surat pemberitahuan tentang penetapan menjadi tersangka dari kejasaan tinggi. “Saya malah baru tahu dari media,” kata Nugroho Joko Purwanto.

Kepala bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang Abdul Haris menyatakan aka memberikan bantuan hukum kepada Nugroho Joko Purwanto. “Bagian Hukum siap memberikan informasi masalah kasus itu, " kata Haris.

Menurut Haris, instansinya akan berkoordinasi dengan Nugroho selaku Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam-Energi dan Mineral. “Tapi saya belum mengetahui apakah surat penetapan tersangka tersebut sudah diterima oleh Pemkot Semarang,” kata saat dihubungi lewat telepon.

EDI FAISOL

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

4 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

7 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

10 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

38 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Jelang Arus Mudik Jalur Pantura Timur Rawan Banjir, MTI Usulkan Opsi Kereta Api

42 hari lalu

Jelang Arus Mudik Jalur Pantura Timur Rawan Banjir, MTI Usulkan Opsi Kereta Api

Pemerintah harus mengantisipasi banjir di Pantura timur jelang arus mudik lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Pertamina Tambah Stok LPG 3 Kg untuk Pantura, Kapal Pengangkut Sudah Bisa Sandar

44 hari lalu

Pertamina Tambah Stok LPG 3 Kg untuk Pantura, Kapal Pengangkut Sudah Bisa Sandar

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng & DIY) mencatat selama periode Maret 2024 telah menambah stok LPG 3 kilogram (Kg) hingga 394 ribu tabung untuk wilayah terdampak cuaca ekstrem.

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

46 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

49 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Banjir Pantura, Akses Demak ke Kudus Terputus Akibat Tanggul Jebol

50 hari lalu

Banjir Pantura, Akses Demak ke Kudus Terputus Akibat Tanggul Jebol

Banjir pantura mengakibatkan sebuah tanggul sungai terputus dan berdampak pada terputusnya akses jalan dari Kabupaten Demak menuju Kudus.

Baca Selengkapnya

Jalur Pantura Demak-Kudus Kembali Direndam Banjir, Lalu Lintas Lumpuh

50 hari lalu

Jalur Pantura Demak-Kudus Kembali Direndam Banjir, Lalu Lintas Lumpuh

Banjir dipicu tanggul sungai di perbatasan Kabupaten Demak dengan Kudus yang tak mampu menampung debit air.

Baca Selengkapnya