TEMPO.CO, Yogyakarta – Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X tak hanya menuai pro dan kontra di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Di luar lingkungan keraton, organisasi masyarakat Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama ikut angkat bicara, kemarin.

Kedua ormas Islam besar itu menyayangkan dan mencemaskan penguasa Keraton Yogyakarta yang mengubah gelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat”.

“Penghapusan gelar pemimpin agama itu praktis mengubah pakem Keraton Yogya yang selama ini beridentitas sebagai Kerajaan Mataram Islam,” ujar Ketua Muhammadiyah Kota Yogyakarta Heni Astiyanto kepada Tempo, kemarin.

Menurut dia, Sultan tak perlu menghapus gelar khalifatullah itu jika tujuannya untuk memodernisasi nilai dalam keraton. Jabatan khalifatullah, kata dia, secara harafiah tak merujuk bahwa Sultan hanya sebagai pemuka untuk umat Islam semata. “Khalifatullah memiliki arti pemimpin yang mengatur bumi, bukan pemimpin agama tertentu saja,” ujar Heni.

Dia juga menambahkan, jika gelar itu dihapus, berarti ada raja baru. “Tapi dari kerajaan mana? Wong Keraton Yogya itu Mataram Islam.”

Heni menegaskan, Muhammadiyah sangat menghargai nilai tradisi dalam keraton. Tapi jika Sultan H.B. X ingin memunculkan paradigma baru lewat Sabda Raja, dia berharap tak menabrak pakem dan ideologi tradisi yang sudah dijaga bersama selama ini. “Tradisi keraton itu sudah baik, tak perlu diubah lagi dan membingungkan masyarakat,” ujar dia.

Keputusan Sultan mengangkat putri sulung G.K.R. Pembayun menjadi putri mahkota termasuk yang dinilai Heni menabrak adat keraton itu. “Kami tak setuju (raja perempuan), bukan bicara soal kesetaraan namun pakem adatnya,” ujar dia.

Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Yogyakarta Jadul Maulana juga khawatir penghilangan gelar khalifatullah membuat Keraton Yogya mengalami disorientasi. Menurut dia, khalifatullah menjadi satu bagian utuh ajaran Al-Quran. “Bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah. Ini sifatnya universal,” ujar Jadul.

Jadul menilai, jika Sultan H.B. X menghilangkan gelar khalifatullah, itu sama saja dengan bunuh diri kebudayaan. Dia menuturkan kekhalifahan di Keraton Yogya seumur dengan kehalifahan yang pernah hidup di dunia berabada-abad silam, seperti di India dengan Kekhalifahan Mughal dan Shalafiyah di Iran yang kini sudah punah.

PRIBADI WICAKSONO