Praperadilan, Sarpin: Saya Tak Peduli Dampaknya  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 28 Februari 2015 09:55 WIB

Ketua hakim tunggal Sarpin Rizaldi, buka sidang perdana praperadilan Budi Gunawan, tanpa dihadiri pihak tergugat KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 Februari 2015. Gugatan praperadilan diajukan Budi Gunawan, terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dugaan penerimaan hadiah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Padang - Hakim Sarpin Rizaldi mengaku tak memikirkan dampak putusannya yang memenangkan gugatan praperadilan bekas calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebab, menurut dia, putusan itu diambil berdasarkan fakta di persidangan. "Saya tak peduli dengan dampaknya," ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 27 Februari 2015.

Malah, Sarpin mengaku siap diberhentikan sebagai hakim jika terbukti memutuskan perkara itu dengan mengabaikan fakta. "Daripada memutuskan perkara tak sesuai dengan fakta dan keyakinan saya," ujarnya.

Sarpin membantah adanya tekanan saat menjadi hakim tunggal praperadilan Budi Gunawan. "Kan, saya sudah bantah. Tak ada tekanan. Itu dugaan orang aja," ujarnya.

Sementara itu, akibat putusannya itu, sejumlah tersangka mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan adanya sejumlah tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan merupakan dampak putusan hakim Sarpin atas gugatan Budi Gunawan. "Itu jelas dampak dari dikabulkannya gugatan praperadilan (Budi Gunawan)," ujarnya.

Menurut Saldi, sekarang semua orang bisa mempersoalkan penetapan tersangka. Itu yang tak diperhitungkan oleh hakim Sarpin. "Inilah buah dari putusan itu," ujarnya.



ANDRI EL FARUQI

Berita terkait

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

5 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Megawati dan BEM FH dari 4 Kampus Ajukan Amicus Curiae, Apakah Itu Sahabat Pengadilan?

13 hari lalu

Megawati dan BEM FH dari 4 Kampus Ajukan Amicus Curiae, Apakah Itu Sahabat Pengadilan?

Megawtai dan BEM FH dari 4 kampus ajukan sahabat pengadilan yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Ini arti amicus curiae.

Baca Selengkapnya

Advokat Nusantara Somasi MK, Minta Anwar Usman Mundur dari Putusan Uji Materi Batas Usia Cawapres

12 Oktober 2023

Advokat Nusantara Somasi MK, Minta Anwar Usman Mundur dari Putusan Uji Materi Batas Usia Cawapres

Alasan somasi yakni adanya kepentingan hubungan kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran dan Kaesang, sehingga diduga tidak netral dalam putusannya.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung, Apa Tugas dan Fungsinya?

9 November 2022

Mahkamah Agung, Apa Tugas dan Fungsinya?

Mahkamah Agung (MA) lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Baca Selengkapnya

Mengenal Pengadilan Militer, Apa Pangkat Hakim Militer?

2 September 2022

Mengenal Pengadilan Militer, Apa Pangkat Hakim Militer?

Apakah itu pengadilan militer? Apa pangkat hakim militer dan syarat berlakunya pengadilan militer? Ini jawabannya.

Baca Selengkapnya

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

27 Agustus 2022

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

Baharuddin Lopa Jaksa Agung RI sejak 6 Juni 2001 hingga wafatnya pada 3 Juli 2001. Lelaki asal Mandar ini pendekar hukum, berantas KKN di masanya.

Baca Selengkapnya

Survei LSI: KPK Dapat Rapor Merah di Sektor Ini

24 Juli 2022

Survei LSI: KPK Dapat Rapor Merah di Sektor Ini

Hasil survei LSI menunjukkan masyarakat meragukan aparat KPK dalam menghadapi terpaan suap dan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu.

Baca Selengkapnya

Presiden Tunisia Perkuat Kendalinya Terhadap Lembaga Kehakiman

13 Februari 2022

Presiden Tunisia Perkuat Kendalinya Terhadap Lembaga Kehakiman

Presiden Tunisia Kais Saied memperkuat kendalinya terhadap lembaga kehakiman dengan mengeluarkan dekrit yang memungkinkannya memberhentikan hakim

Baca Selengkapnya

Presiden Tunisia Bubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi

7 Februari 2022

Presiden Tunisia Bubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi

Presiden Tunisia Kais Saied memutuskan membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi kemarin.

Baca Selengkapnya

KPK Harap OTT Hakim PN Surabaya Tak Hilangkan Semangat Integritas MA

21 Januari 2022

KPK Harap OTT Hakim PN Surabaya Tak Hilangkan Semangat Integritas MA

KPK melakukan operasi tangkap tangan di PN Surabaya terhadap lima orang. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya