TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah siap jika akhirnya dimakzulkan DPRD. Ahok, sapaan Basuki, bahkan sudah memperkirakan kapan ia akan dilengserkan.
"Paling tahun depan saya dipecat," ujar Ahok di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 27 Februari 2015. Perkara dana siluman dalam APBD ini membuat Ahok akan dihadiahi penggunaan hak angket oleh DPRD DKI.
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang secara bulat menandatangani usul penggunaan hak angket itu. Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, menyebut dua pelanggaran yang dilakukan Ahok sebagai pemicu penggunaan hak angket ini.
Pelanggaran pertama ialah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 kepada Menteri Dalam Negeri yang patut diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pelanggaran kedua adalah norma, etika, dan perilaku Ahok yang dinilai buruk.
Basuki kemudian melawan. Ia menantang DPRD menggunakan hak interpelasi. Kepada media, ia lalu membeberkan beberapa bolong di APBD 2015 versi DPRD. Ahok menuduh DPRD menyisipkan dana siluman dalam daftar anggaran itu.
Ahok menyatakan rela dilengserkan asalkan program e-budgeting bisa terus berjalan dan diaplikasikan di seluruh Indonesia. Untuk itu, Ahok mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan program ini. "Kata beliau harus, tak ada toleransi. Karena beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi," kata Ahok.
Program e-budgeting, kata Ahok, ingin sekali diaplikasikan Jokowi sejak ia masih menjabat gubernur. "Pak Jokowi bilang, perlu e-budgeting untuk mengawasi item sebanyak itu," katanya.
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
2 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
2 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
5 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
6 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
6 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru
7 hari lalu
Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
9 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
11 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya