TEMPO.CO, Kobe, Jepang - Pemerintah Kota Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang, menargetkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Kobe pascagempa hebat pada 1995 lalu, benar-benar rampung 100 persen pada 2015 ini. Sampai pertengahan Februari, proses rekonstruksi dan rehabilitasi sudah berjalan di kisaran 80-90 persen.

"Target kami adalah perbaikan kualitas hidup dan membangun kota yang aman dari bencana, khususnya gempa," kata Yuichi Honjo, ahli perencanaan kota yang juga Executive Director Kobe Institute of Urban Research di kantor JICA Kansai, Kobe, Jepang, akhir pekan ini. Tahap perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi kota, kata dia, juga melibatkan peran aktif masyarakat setempat.

Gempa Kobe yang terjadi pada 17 Januari 1995 merupakan gempa besar pertama yang melanda kota metropolitan di Jepang. Saat itu, Kota yang terletak di Prefektur Hyogo berpenduduk 1,5 juta jiwa itu menjadi wujud optimisme ekonomi Jepang terutama di wilayah barat. Pada awal Januari 1995, sebelum gempa, kota seluas 553 kilometer persegi itu dipenuhi permukiman yang berimpit, jalan layang, dan jaringan rel kereta api.

Menurut catatan pemerintah setempat, sebelum gempa, pelabuhan Kobe saat itu menempati peringkat enam terbesar di dunia dan terhubung dengan 500 pelabuhan di 135 negara lain. Sedikitnya 12 persen ekspor Jepang dikapalkan dari pelabuhan itu. Pada 1993, berat kontainer yang ditangani pelabuhan itu sekitar 300-400 juta ton.
<!--more-->
Ketika gempa melanda Kobe dan wilayah sekitarnya, sedikitnya 6.434 orang tewas, 43.792 orang luka, dan sedikitnya 249.180 bangunan hancur termasuk pemukiman warga, bangunan tinggi perkantoran, infrastruktur kereta api, dan jalan tol juga roboh. Sekitar 7.386 bangunan terbakar. Empat belas menit setelah gempa, sedikitnya ada 54 titik api di wilayah Kobe. Total kerugiaan saat itu ditaksir mencapai 7 triliun yen.

Gempa besar ini, menurut Honjo, menjadi pelajaran penting bagi Kobe, yang sebelumnya dianggap kawasan yang cukup aman dari gempa. Selain merevisi standar konstruksi bangunan, mereka juga memperbaiki manajemen tanggap darurat dan pendidikan bencana, tak terkecuali, memulihkan trauma masyarakat. "Pemerintah aktif melibatkan masyarakat, baik dalam perbaikan rumah maupun upaya tanggap bencana," kata Honjo.

Proses rekonstruksi dan rehabilitasi, menurut Honjo, ditargetkan rampung 100 persen selama 10 tahun dan dievalusi secara berkala selama 5 tahun. Upaya yang sudah dilakukan, kata dia, misalnya, merevisi total standar bangunan rumah dan perkantoran di Kobe. Upaya ini didukung pembuatan Undang-Undang Rehabilitasi Seismik untuk Bangunan-bangunan yang ada, pada Oktober 1995.

Pemerintah mulai aktif mempromosikan penguatan rumah tua terhadap gempa. Beberapa pemerintah lokal menginisiasi bantuan keuangan bagi warga yang akan menguatkan rumah mereka. Menurut catatan pemerintah setempat, satu kepala keluarga bisa mendapatkan bantuan 1 sampai 6 juta yen untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka.

Ketika Tempo berkesempatan mengelilingi kota Kobe, semua infrastruktur transportasi dan pelabuhan sudah 100 persen diperbaiki. Begitu juga dengan pemukiman warga. Sejauh ini dana yang sudah digelontorkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Kobe dan wilayah lain di Hyogo sedikitnya mencapai 10 triliun yen.

ANTON APRIANTO (KOBE)