TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta semua calon kepala daerah menghindari politik praktis atau politik yang hanya menguntungkan para pendukung calon.
"Kita harus kembangkan politik kebangsaan, bukan politik praktis atau ‘belah bambu’. Ini bahaya," kata Zulkifli di Ruang VIP Bandar Udara Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat, 20 Februari 2015.
Praktek politik ‘belah bambu’, kata Zulkifli, misalnya, bupati terpilih hanya membangun kawasan desa atau kecamatan yang menjadi basis pendukungnya. Sedangkan desa lain dinomorduakan.
"Bagaimana bisa adil kalau bupati yang terpilih akan memberdayakan tim suksesnya dan mengesampingkan yang lain," ucap Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu.
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dan langsung.
Rencananya, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemungutan suara di sekitar 280 provinsi, kabupaten, dan kota pada Desember 2015.
Sistem itu menjadi gelaran pertama dalam pesta demokrasi. Seperti yang sering terjadi, sengketa pilkada kerap menimbulkan konflik. Zulkifli meminta agar masyarakat cermat memilih calon kepala daerah yang mampu meredam potensi itu.
"Pilihlah kandidat yang negarawan, tak mudah menyulut sentimen kerusuhan, dan dicintai rakyat," kata pria yang tengah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PAN itu.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
1 hari lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
6 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
