TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai berbasis Islam di Yogyakarta cenderung menolak gagasan Sultan Keraton Yogyakarta boleh perempuan. “Dalam sejarahnya, dari Hamengku Buwono I sampai X, semuanya laki-laki,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY Arief Budiono, Kamis 12 Februari 2015.
Arief mengatakan Kasultanan Yogyakarta adalah kerajaan Islam di Jawa. Islam memang tak membatasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun dalam sejarah kasultanan, tak satu pun sultan berasal dari seorang perempuan. Dan kini, tradisi itu dikukuhkan oleh aturan perundang-undangan. “Kami ingin menguatkan undang-undang,” katanya.
DPRD DIY sedang merumuskan peraturan daerah istimewa tentang pengisian jabatan gubernur dan wakilnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, gubernur adalah sultan yang bertahta. Adapun wakilnya, diisi oleh Adipati Pakualaman.
Undang-undang itu mengisyaratkan gubernur dan wakilnya adalah seorang laki-laki. Isyarat itu tertuang dalam pasal 18 ayat 1 yang mengatur tentang persyaratannya. Pada huruf m di ayat itu menyebutkan calon gubernur dan wakil gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
Tanpa pencantuman kata “riwayat suami”, aturan itu dinilai mengamanatkan kepala daerah harus laki-laki. “Kami lebih pada yang sesuai dengan ketetapan undang-undang,” kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Sutata.
Anggota DPRD DIY asal Partai Persatuan Pembangunan Edy Susila mengatakan persoalan siapa sultan yang bertahta itu tak bisa dilepaskan dari faktor sejarah keraton. “Model kasultanan selama ini sultannya laki-laki,” katanya.
Dia berharap, pihak internal keraton tak mendistorsi sejarahnya sendiri. “Martabat keraton akan terjaga kalau keraton menjaga sejarahnya sendiri,” katanya.
Gagasan tentang sultan boleh perempuan mencuat karena Sultan Hamengku Buwono X tak punya anak lelaki, melainkan punya lima anak perempuan dari permaisuri Kanjeng Ratu Hemas. Dia tak bisa mewariskan tahtanya kepada anaknya. Penghageng Tepas Dwarapura (pejabat penerangan Keraton Yogya) Keraton Kasultanan Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat mengatakan, keharusan Sultan adalah laki-laki merupakan paugeran yang sudah baku. "Paugeran baku itu, menurut saya ya sultan itu harus laki-laki," kata Romo Tirun, panggilan akrab Jatiningrat.
ANANG ZAKARIA
Berita terkait
Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya
5 hari lalu
Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
8 hari lalu
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
9 hari lalu
KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
16 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
19 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
22 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
50 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
58 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
18 Maret 2024
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
13 Maret 2024
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca Selengkapnya