Pro-Labora Desak Jokowi Bentuk Tim Independen  

Reporter

Senin, 9 Februari 2015 14:08 WIB

Labora Sitorus. (ilustrasi: Rizal Zulfadli/TEMPO)

TEMPO.CO, Jayapura - Para pendukung Labora Sitorus, polisi pemilik rekening gendut Rp 1,5 triliun, mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut ulang kasus penimbunan kayu dan bahan bakar minyak ilegal yang menjerat polisi berpangkat brigadir kepala itu. Mereka mensinyalir penanganan kasus Labora sarat rekayasa.

"Kami minta Joko Widodo membentuk tim independen. Kasus ini penuh rekayasa, orang bersalah dinyatakan bersalah hanya karena mereka ingin merampok hartanya saja," kata koordinator massa, Freddy Fakdawer, seusai berunjuk rasa di depan kantor Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, Senin, 9 Februari 2015.

Demontrasi pendukung Labora diikuti sekitar 500 karyawan serta warga dari Tempat Garam, Rufei, Sorong Barat. Unjuk rasa yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIT itu turut melibatkan anak-anak kecil dan ibu-ibu rumah tangga.

Pendemo juga membawa sebuah alat berat dan truk besar. Mereka berdiri di atas truk kemudian berorasi bergantian. "Jokowi kalau benar ingin memberantas korupsi dalam tubuh aparat, lihat juga kasus ini. Kasus ini penuh rekayasa dari mereka yang menginginkan harta Labora," ujarnya.

Menurut Freddy, pengusutan kasus Labora janggal sejak awal karena yang bersangkutan tak pernah diperiksa penyidik. Labora juga belum pernah menandatangi berita acara pemeriksaan. "Namun dia divonis dua tahun, kemudian 15 tahun. Ini hukum apa, mau jadi apa negeri ini," ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota Sorong Ajun Komisaris Besar Karimudin Ritonga mengatakan pihaknya menerjunkan 600 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. "Berlangsung aman dan damai, tidak ada bentrok," katanya.

Sebelumnya, Labora ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dalam kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Raja Ampat pada 19 Mei 2013. Penangkapan itu dilakukan setelah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf menemukan kepemilikan rekening Labora sebesar Rp 1,2 triliun.

Selanjutnya pada 17 September 2014 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan kepada Labora. Vonis ini sesuai dengan permohonan kasasi jaksa sekaligus menolak permohonan Labora. Namun aparat menuduh Labora kabur saat akan dieksekusi, walaupun faktanya ia tinggal di rumahnya di kawasan Tempat Garam.

JERRY OMONA

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

17 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

21 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

21 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

23 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya