TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan pada saat acara silaturahmi dengan WNI di Malaysia yang berlangsung di Aula KBRI Kuala Lumpur, Jumat, 6 Februari 2015.
Menurut rilis KBRI Kuala Lumpur yang diterima Tempo, Sabtu, sekitar 300 orang yang hadir memenuhi Aula KBRI terdiri atas perwakilan para Buruh Migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, dan komunitas diaspora Indonesia. Mereka tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo berpesan agar para WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan sehingga memudahkan upaya perlindungan bagi WNI di Malaysia.
Menurut Presiden Joko Widodo, PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyatakan bersedia bekerja sama memastikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia melalui perbaikan pengiriman dan penempatan BMI.
Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah bersedia mendukung akses pendidikan anak-anak BMI usia sekolah, khususnya yang berada di Sabah dan Sarawak melalui pendirian Community Learning Centre.
Presiden Joko Widodo yang berbicara di atas penggung didampingi oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang hadir untuk dapat berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Saat seorang buruh migran menanyakan mengenai isu dihapusnya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, Presiden Joko Widodo langsung mempersilakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang turut hadir untuk menjawab dan menjelaskan tentang kebijakan terbaru KTKLN.
Menaker Hanif pun menjawab bahwa KTKLN akan tetap diberlakukan dalam bentuk e-KTKLN menggunakan finger print yang dipastikan lebih mudah dan tanpa pungutan.
Beberapa masyarakat lain dari perwakilan pelajar, pengusaha, dan pekerja professional lainnya pun mendapat giliran untuk menyampaikan aspirasinya. Presiden yang sudah mencatat beberapa permasalahan, berjanji akan segera bergerak mencari solusinya, seperti masalah visa pelajar Indonesia di Malaysia, masalah permit kerja, dan pemalsuan produk barang Indonesia.
Pertemuan dengan WNI yang tinggal di Malaysia merupakan agenda Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Malaysia. Usai melawat ke Malaysia, Presiden Joko Widodo akan melanjutkan perjalanan menuju Brunei Darussalam dan Filipina.
Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid.
NATALIA SANTI
Berita terkait
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
7 jam lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
11 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo
13 jam lalu
Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor
17 jam lalu
Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
17 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif
18 jam lalu
Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
19 jam lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior
19 jam lalu
Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.
Baca SelengkapnyaSyarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?
20 jam lalu
PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?
Baca SelengkapnyaLapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA
21 jam lalu
Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating
Baca Selengkapnya