TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak melontarkan peringatan bagi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang. Ia mengatakan seluruh umat Muhammadiyah tersinggung oleh ucapan Junimart yang menyebut Syafii Maarif sebagai orang tak jelas. "Dia harus hati-hati. Jaga statement dia. Buya (Syafii Maarif) itu pemimpin 30 juta umat Muhammadiyah di Indonesia," kata Dahnil di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kamis, 5 Februari 2015.
Sebelumnya, Junimart menyebut Syafii Maarif sebagai orang tak jelas setelah pendiri Maarif Institute itu mengaku dihubungi Presiden Joko Widodo untuk diberi tahu bahwa Presiden tak jadi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Junimart bahkan meminta Ketua Tim 9 itu tak memperkeruh suasana kisruh seputar pelantikan calon kapolri.
Tim 9 adalah tim bentukan Jokowi yang diminta memberikan masukan dan rekomendasi atas masalah pelantikan calon Kapolri dan polemik KPK versus Polri. Tim yang dipimpin Maarif ini beranggotakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie; mantan Wakil Kepala Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Oegroseno; guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana; pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; sosiolog Imam Prasodjo; dan mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Sutanto.
Dahnil mengatakan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu tak pernah meminta menjadi anggota Tim 9. Presiden Jokowi-lah yang meminta Syafii memimpin tim itu. “Jadi Junimart jangan asal bicara," kata Dahnil.
PDI Perjuangan tampaknya memang kukuh mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Partai utama pendukung pemerintah ini tetap memaksa pelantikan Budi meski KPK telah menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Hubungan antara Budi Gunawan dan PDI Perjuangan bisa dikatakan erat. Budi pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjabat presiden. Sejak saat itu, Budi lekat dengan partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
PDI Perjuangan pun membela Budi dalam soal penetapannya sebagai tersangka. Salah satunya dengan menyerang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu bahkan menyatakan bahwa Abraham melanggar kode etik karena pernah bertemu dengan dia dan sejumlah politikus PDI Perjuangan lain untuk menjajaki kemungkinan menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu 2014.
Sejumlah politikus PDI Perjuangan juga sempat menuding KPK tak beretika karena menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehari sebelum Budi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons
6 jam lalu
PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas
1 hari lalu
Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.
Baca SelengkapnyaBahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?
1 hari lalu
Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?
Baca Selengkapnya4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK
1 hari lalu
PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan
3 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil
3 hari lalu
Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.
Baca SelengkapnyaBahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah
3 hari lalu
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo
10 hari lalu
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?
Baca SelengkapnyaCegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya
10 hari lalu
Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.
Baca SelengkapnyaPP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji
10 hari lalu
Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.
Baca Selengkapnya