Aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri berunjuk rasa didepan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Dalam aksi tersebut mereka menyerahkan petisi sebanyak 31.000 tuntutan penolakan komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan memilih tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya mendapat informasi ada telegram rahasia di kepolisian yang membolehkan para perwira itu tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.
Jika ini benar, kata Bambang, tindakan itu melanggar Undang-Undang KPK tentang Upaya Menghalang-halangi Penyidikan. "Kami sedang mengklarifikasi soal itu,” kata Bambang. (Baca: Jika Lantik BG, Denny Indrayana: Jokowi Blunder)
Hari ini, Jumat, 30 Januari 2015, KPK menjadwalkan pemeriksaan Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut. Sejak Selasa dua pekan lalu, penyidik KPK sudah memanggil sejumlah saksi untuk kasus Budi. (Baca: Tim 9 Tawarkan Opsi Penarikan Budi Gunawan)
Mereka adalah para perwira dan mantan perwira Polri. Namun baru pengajar Sekolah Pimpinan Polri Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu yang memenuhi panggilan. Enam lainnya sudah dua kali mangkir. KPK berencana memanggil paksa mereka.
Para perwira itu antara lain Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Herry Prastowo dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Andayano.
Budi, melalui pengacaranya, Razman Nasution, mengaku sudah menerima surat panggilan dari komisi antirasuah itu. Namun kliennya memilih tak datang. "Surat itu tidak jelas. Dikirim begitu saja, tidak ada tanda terima. Jadi kami pastikan beliau tidak akan hadir,” kata Razman ketika dihubungi kemarin. “Selain itu, klien kami belum menerima surat pernyataan resmi sebagai tersangka.”
KPK menetapkan ajudan presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004 itu sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi kepemilikan rekening gendut pada 12 Januari lalu. Status tersangka disandang Budi dua hari setelah namanya disorongkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Sutarman.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie mengaku belum mengetahui soal rencana pemeriksaan Budi. Ia juga membantah soal telegram rahasia yang menyarankan agar perwira Polri tidak menghadiri pemanggilan KPK. "Tidak pernah ada soal itu," katanya.
