Ganjar Anggap KPK Gegabah Terhadap Budi Gunawan  

Reporter

Minggu, 25 Januari 2015 06:29 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah yang juga fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo meminta masyarakat adil melihat kisruh petinggi dua kubu penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian saat ini. “Kedua kasusnya sudah lama, mari kita fair semuanya,” ujarnya saat ditemui usai acara diskuisi terbuka Negeri Dikepung Bencana di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015.

Menurut Ganjar, kasus yang menjerat Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri dan Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua KPK sudah berlangsung lama, namun anehnya kedua lembaga itu sengaja menebar sensasi dengan menggugah kedua kasus itu. Mencuatnya kedua kasus tersebut sarat kepentingan politik, kedua kasus itu sengaja digoreng pihak tertentu untuk mengganggu partainya. "Seolah-olah PDIP ada disitu," ujarnya. (Baca: Ini Sebab Jokowi Panggil 4 Menteri Tanpa KPK)

Ganjar menilai, KPK terlalu gegabah menetapkan status calon Kapolri Budi Gunawan yang keesokan harinya akan melakukan uji tes kepatutan dan kelayanan di DPR. Pun demikian penangkapan paksa Bambang Widjojanto oleh polisi yang melanggar aturan yang berlaku.

“BW pada wawancara di TV one, menyampaikan, kejadiannya sudah lama kok baru disampaikan sekarang, ada apa ini mau menyerang saya, sama kan?,” paparnya. “Mungkin urut-urutan itu jelas tetapi kejadiannya kan sudah lama, maka satu-satunya cepat segera diselesaikan,”. (Baca: Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji )

Untuk itu, dalam saran yang disampaikan ke Presiden Joko Widodo tadi malam, Ganjar meminta agar Presiden segera mendamaikan kedua pimpinan lembaga penegak hukum itu, sehingga penegakan hukum kembali bergulir. “Mungkin semua kondisi emosionalnya sedang mendukung KPK, maka itu (kasus BW) enggak apa-apa,” ujar Ganjar menyindir KPK.

Bambang ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok pada Jumat pagi, 23 Januari 2015. Mereka menangkap Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. (Baca:Terungkap, Bos Polisi Penangkap Bambang KPK)

Saat itu, Bambang menjadi kuasa hukum dari calon kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010. Mabes membantah penangkapan Bambang merupakan aksi balas dendam Polri karena KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

JAYADI SUPRIADIN

Baca juga:
Lawan Middlesbrough, Man City Andalkan Aguero

Deputi KPK: Lembaga KPK Terancam Dihancurkan

Aktivis Hukum Ingin Presiden Lindungi KPK

Polisi Tembak Mati Otak Pencurian Motor di Bekasi

Berita terkait

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

2 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

4 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

4 jam lalu

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

5 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

8 jam lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

8 jam lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

9 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

9 jam lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

10 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

13 jam lalu

Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.

Baca Selengkapnya