Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan mantan calon presiden Prabowo Subianto usai pertemuan di kediaman orangtua Prabowo, di Jakarta Selatan, 17 Oktober 2014. Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang akan dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, Presiden Jokowi meminta kedua lembaga tak bergesekan dalam menjalankan tugas. Atas pendiriannya itu banyak pihak mengritik Jokowi, dan meminta Jokowi untuk menyelesaikan upaya kriminalisasi KPK pasca-menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Soalnya, Polri disebut-sebut terus merangsek (Baca: KPK Vs Polri, Demokrat Anggap Jokowi Belum Tegas).
Melalui keponakannya sekaligus anggota Komisi VII DPR yang membidangi Energi, Aryo Djojohadikusumo, Prabowo mengatakan dirinya tak mau berkomentar. "Beliau tidak mau memperkeruh suasana, karena tidak memegang wewenang dan mandat apa pun dari rakyat," ujar Aryo ketika dihubungi, Sabtu, 24 Januari 2015. (Saksi Kunci: Bambang KPK Tak Suruh Kesaksian Palsu)
Menurut Aryo, Prabowo mengerti bagaimana posisi Jokowi. Prabowo, kata dia, mengerti bagaimana intervensi dari luar. "Beliau mengerti posisinya gimana. Sesuai yang dia katakan saat pelantikan presiden. Beliau menghormati presiden mengeluarkan dalam langkah-langkah yang diperlukan," ujar Aryo. (Kisah Ratna Mutiara, Dibujuk Cabut Kesaksian di MK)
Bambang ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok pada Jumat pagi, 23 Januari 2015. Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan itu karena Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Bambang menjadi pengacara dari salah satu calon kepala daerah Kota Waringin Barat (Baca: Pelapor Bambang KPK Pernah Potong Jari Aktivis).
Penangkapan Bambang ini sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
