TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 60 anggota Dewan dari Fraksi Demokrat menggunakan hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, terkait dengan kebijakan mengubah nomenklatur kementerian dan menaikkan harga BBM. Hak yang digunakan tersebut di luar wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPR pada Presiden.
"Hak mengajukan pertanyaan ini melekat pada setiap anggota Dewan. Kalau interpelasi harus melalui kesepakatan paripurna dan diajukan sebagai hak DPR," kata politikus Demokrat, Benny K. Harman, di sidang paripurna DPR, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Dituding Politik Dua Kaki, Ini Pembelaan Demokrat)
Benny kemudian membacakan surat yang berisi dua pertanyaan kepada Jokowi. Menurut Benny, pertanyaan tersebut diajukannya dalam sidang paripurna karena tidak ada forum lain yang menyediakan ruang untuk itu. (Baca: Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY)
Dua pertanyaan yang dibacakan Benny mewakili seluruh anggota Dewan dari Partai Demokrat terkait dengan kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi yang dilakukan Jokowi. Pertama, Demokrat menanyakan apa urgensi Presiden menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia sedang turun di bawah asumsi makro APBN 2014? Fraksi Demokrat menganggap keputusan menaikkan harga BBM tidak tepat karena belum lama ini tarif dasar listrik dan harga gas naik. (Baca: Fraksi Demokrat Ajukan Hak Bertanya Soal BBM)
Pertanyaan kedua, dari mana sumber dana untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Kesejahteraan Sosial? "Dana untuk KIS, KIP, dan KKS tidak ada dalam nomenklatur APBN 2014, jadi dari mana dananya diambil?" ujar Benny. (Baca: Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi)
Pembacaan surat itu diinterupsi oleh sejumlah peserta sidang yang mengingatkan tak tercantum dalam agenda sidang paripurna. Pimpinan sidang, Taufik Kurniawan, segera memotong Benny dan memintanya menyerahkan materi yang dibaca kepada pimpinan DPR. (Baca: Demokrat Abu-abu, dari Pemilu sampai Interpelasi)
Seusai sidang, Benny berujar, pengajuan hak bertanya itu di luar wacana interpelasi dari Koalisi Merah Putih. Pertanyaan Demokrat, kata Benny, akan disampaikan langsung kepada Jokowi melalui pimpinan DPR. "Kalau jawaban Presiden tidak memuaskan, baru kita tingkatkan ke hak interpelasi," katanya. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau)
