TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan dengan jajaran Polri, dari Kapolri, Kapolda, hingga Kapolres di Akpol Semarang pada Selasa ini, 2 Desember 2014.
Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan telah menyampaikan berbagai problem yang dihadapi polisi dalam mendukung penegakan hukum. Salah satunya adalah bahan bakar dengan hanya kuota 15 persen.
Selain soal bahan bakar, Sutarman juga menyampaikan keluhan ihwal anggaran untuk penyelesaian sebuah kasus. Polri, kata Sutarman, hanya bisa menyelesaikan sebanyak 200 ribu kasus per tahun. Padahal kasus yang terjadi di Indonesia menembus angka 488 ribu per tahun. "Kami hanya diberi anggaran Rp 904 miliar. Idealnya membutuhkan anggaran sampai Rp 2,5 triliun," kata Sutarman.
Bagi Polri, kata Sutarman, ketersediaan anggaran sangat penting. Sebab, warga melaporkan kasus ke polisi bisa kapan saja. "Tak mungkin, kan, jika ada orang lapor kemudian baru ditangani tahun depan karena problem anggaran," kata Sutarman. (Baca: Syarat Agar Polisi Bisa di Bawah Komando Menteri)
Sutarman mengakui beberapa kelemahan itu menimbulkan celah-celah terjadinya penyimpangan. Ia berjanji akan menindak anak buahnya yang melakukan penyimpangan, baik dari hukuman pidana maupun hukuman etik.
Sutarman sudah melaporkan kekurangan anggaran tersebut kepada Jokowi. "Karena anggaran itu keputusan politik dan kebijakan strategis," kata Sutarman.
Jokowi menyatakan sudah mendengar berbagai keluhan dan keinginan dari para pejabat Polri. "Secara makro, kami ingin menaikkan kewibawaan negara. Itu bisa dicapai kalau institusi negara bisa dipercaya masyarakat," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin agar Polri bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ditanya apakah ada pembahasan soal institusi berada di bawah kementerian, Jokowi menyatakan tidak ada. "Karena tadi memang membahas sangat detail sehingga tidak berpikir ke arah itu," kata Jokowi.
