KPK Tak Masalahkan Pimpinan KPK Hanya Empat  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 1 Desember 2014 12:44 WIB

Warga daftarkan dirinya untuk ikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2014-2018 di ruang pendaftaran calon pimpinan KPK di gedung Kemenkumham, Jakarta, 3 September 2014. Hingga sore tadi, pendaftar seleksi mencapai 104 orang yang mendaftar. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan jumlah komisioner tidak mempengaruhi kinerja pemberantasan korupsi.

Abraham pun mengaku merasa tidak khawatir jika terjadi kekosongan wakil ketua KPK ketika masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berakhir pada 10 Desember 2014. (Baca: Seleksi Komisioner, DPR Dianggap Hambat KPK)

"Kalau ada pendapat soal pimpinan empat saja, itu pendapat yang keliru. Kepolisian RI yang hanya dipimpin satu orang bisa menjalankan fungsinya, begitu juga Jaksa Agung mampu memimpim hingga tingkat kabupaten," kata Abraham pada rapat pertemuan dengan Komisi Hukum DPR di Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

Menurut Abraham, empat pimpinan KPK masih bisa menjalankan organisasi sama seperti ketika jumlahnya lima. Abraham mengatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang mensyaratkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari lima orang.

Namun, aturan itu tidak mewajibkan bahwa pengambilan setiap keputusan harus dilakukan lima pimpinan.

"Tidak ada kata-kata bahwa pengambilan keputusan hanya empat itu tidak sah. Selama ini tradisi pengambilan keputusan juga selalu musyawarah, bukan voting," kata Abraham.

Setali tiga uang dengan Samad, komisioner KPK Zulkarnaen mengatakan penandatanganan surat dan keputusan hanya diambil oleh seorang ketua. Selain itu, Zulkarnaen menilai KPK tidak akan menemui kesulitan jika hanya dipimpin oleh empat orang.

"Kami sudah evaluasi kinerja tahun ini, sudah selesai disusun oleh lima pimpinan. Kami tak melihat sekarang ada kesulitan," kata Zulkarnaen.

KPK juga menilai pengangkatan satu pimpinan KPK tahun ini tidak efisien atau pemborosan karena tahun depan juga akan digelar pemilihan empat pimpinan baru.

Oleh karena itu, KPK berpendapat bahwa pengisian komisioner sebaiknya dilakukan secara bersamaan tahun depan. "Kami menganggap seideal mungkin pemilihan wakil pimpinan KPK dilaksanakan di saat bersamaan tahun 2014 bersama habisnya mada kepimpinan KPK jilid tiga," kata Abraham.

PUTRI ADITYOWATI

Terpopuler
:
Wali Kota London: Sulit Tiru Car-Free Day Jakarta
Dukung Agung Laksono, Yorrys Raweyai Juga di Bali
Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical
Jokowi: Taklukkan Dunia dengan Kuliner Indonesia
Hari Ikan, Menteri Susi Buka Lomba Masak Ikan Dori

Berita terkait

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

1 jam lalu

KPK Tengah Telusuri Aliran Uang dalam Kasus Dugaan Proyek Fiktif di Telkomsigma

KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom, Telkomsigma.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

2 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

6 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

8 jam lalu

KPK Geledah Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Setelah Sita 1 Rumah SYL

Nilai rumah mewah Syahrul Yasin Limpo yang disita KPK di Makassar tersebut diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Saksi Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bayar Lukisan Rp 100 Juta

9 jam lalu

Saksi Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bayar Lukisan Rp 100 Juta

Permintaan untuk membayar lukisan itu disampaikan oleh eks Staf Khusus (Stafsus) Syahrul Yasin Limpo yaitu Joice Triatman.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Kembali Jalani Sidang Etik, Ini Penjelasannya

14 jam lalu

Nurul Ghufron Kembali Jalani Sidang Etik, Ini Penjelasannya

Nurul Ghufron mengatakan besok dia akan kembali menjalani sidang etik dengan agenda pembelaan.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

15 jam lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR, KPK: Vendor Dapat Keuntungan Secara Melawan Hukum

16 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR, KPK: Vendor Dapat Keuntungan Secara Melawan Hukum

KPK memeriksa Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, dalam kasus korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Lacak Sumber Pembelian Mercedes Benz Sprinter 315 CD Milik Syahrul Yasin Limpo

19 jam lalu

Jaksa KPK Lacak Sumber Pembelian Mercedes Benz Sprinter 315 CD Milik Syahrul Yasin Limpo

Jaksa KPKsedang melacak sumber pembelian mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD hitam milik Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang disita oleh penyidik.

Baca Selengkapnya

Setelah Sita Satu Rumah di Jaksel, KPK Kembali Sita Rumah SYL di Makassar Senilai Rp 4,5 Miliar

21 jam lalu

Setelah Sita Satu Rumah di Jaksel, KPK Kembali Sita Rumah SYL di Makassar Senilai Rp 4,5 Miliar

KPK kembali menyita sejumlah aset milik eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, kali ini sebuah rumah di Makassar senilai Rp 4,5 miliar.

Baca Selengkapnya