Sejumlah siswa SMP yang terlantar diangkut mobil Dinas Perhubungan karena para angkutan melakukan pemogokan dikarenakan kenaikan harga BBM di Indramayu, Jawa Barat, 18 November 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Pencetakan tiga kartu jaminan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, mandek lantaran proses lelang pengadaannya belum selesai. "Tendernya memang belum dikerjakan, sedang proses lelang," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Chazali Situmorang di kantornya, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Nurul Arifin: Harga Dunia Turun, Kok BBM Kita Naik)
Untuk sementara, ujar Chazali, belum ada penambahan kartu baru sejak pencetakan lewat penunjukan langsung yang lalu. "Kartu sakti" baru bisa dicetak kembali pada Desmeber mendatang setelah ada pemenang lelang. Perusahaan pemenang lelang nantinya akan mencetak KIS untuk 86,4 juta orang, KIP untuk 1,9 juta anak, dan KKS untuk 15,5 juta keluarga. Penyebaran kartu dilakukan di 19 lokasi di sepuluh provinsi. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)
Chazali menuturkan kartu sakti Jokowi bukan merupakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi pada Senin malam, 17 November 2014. "Kartu sakti tersebut belum dikaitkan dengan hal rencana kenaikan harga BBM. Anggaran itu sudah dialokasikan dalam APBN 2014. Namanya anggaran perlindungan sosial," kata Chazali. (Baca: Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri)
Menurut Chazali, uang hasil penghematan subsidi BBM tahun ini baru digunakan pada Januari 2015. Kementerian Keuangan menyebutkan nilai penghematan subsidi BBM 2014 mencapai Rp 120 triliun. Ia belum bisa memastikan berapa persen anggaran hasil penghematan subsidi yang dijadikan sumber anggaran kartu sakti. (Baca: Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi)
Anggaran dari penghematan subsidi BBM juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di pelosok Indonesia. "Sebagian hasil penghematan subsidi BBM itu untuk kartu sakti. Selebihnya kan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bilang untuk bangun infrastruktur. Nah, persentasenya itu saya belum tahu," ujarnya.
