Pentingnya Masa Reses Versi PDI Perjuangan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 17 November 2014 03:37 WIB

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat akan reses selama satu bulan, mulai 5 Desember 2014 hingga 5 Januari 2015. Reses dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun.

Menurut Aria, biasanya ada dua fungsi yang dilakukan anggota DPR selama masa reses tersebut, yakni menjelaskan ke konstituen di daerah terkait pencapaian DPR selama masa persidangan dan menampung aspirasi konstituen. (Baca: Ini Kesepakatan Kubu Jokowi-Prabowo Soal UU MD3)

Aria mengatakan, melihat situasi dan kondisi DPR saat ini, sebenarnya belum terlalu urgen untuk melakukan reses. Tapi, kata dia, reses merupakan agenda yang harus disepakati oleh anggota DPR. Ia mengaku akan menjelaskan ke pendukung substansi yang diperjuangkan Koalisi Jokowi di DPR saat ini pada reses nanti.

Aria menegaskan, yang PDI-P perjuangkan bukan soal jabatan, tapi mengawal tugas-tugas DPR seperti legislasi. "Soal strategisnya posisi DPR demi kelancaran jalannya pemerintahan ke depan," kata Aria kepada Tempo, Ahad, 16 November 2014. (Baca: Kubu Jokowi dan Prabowo Sepakat Soal Revisi UU MD3)

Dalam kondisi DPR yang normal ketika seluruh posisi Alat Kelengkapan Dewan telah terbentuk, kata Aria, tugas-tugas anggota DPR selama masa reses biasanya disesuaikan dengan agenda komisi masing-masing anggota dewan.

Sedangkan kondisi DPR saat ini yang mana belum semua posisi AKD terbentuk karena adanya kisruh dualisme DPR. Koalisi Jokowi hingga kini belum menyerahkan daftar nama anggota alat kelengkapan sebelum Koalisi Prabowo memberi 21 jatah posisi. (Baca: DPR Targetkan Revisi UU MD3 Rampung 5 Desember)

RIDHO JUN PRASETYO





Baca Berita Terpopuler
Jokowi Berbisik, Xi Jinping pun Luluh
G20, Jokowi: Ikut Juga Belum, Sudah Disuruh Keluar

Ada Gempa, Jokowi Telepon Maluku-Sulut-Gorontalo

Soal Revisi UU MD3, Koalisi Prabowo Retak?

Pamer Foto, Abbot Salah Mention Akun Jokowi

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

3 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya