TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Dewan Perwakilan Rakyat tandingan segera menghentikan aktivitasnya. Menurut dia, keberadaan DPR tandingan berpotensi menghambat jalannya program pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Jangan dilanjutkan," kata Akbar saat dihubungi Tempo, Senin, 3 November 2014. (Baca: MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan)
Padahal, ia melanjutkan, DPR sejatinya merupakan mitra kerja pemerintah. "Harusnya DPR menyukseskan program kerja pemerintah," ujar Akbar. Karena itu, mantan Ketua DPR ini berharap para pimpinan di kedua kubu yang berselisih turun langsung menyelesaikan dualisme di parlemen. "Mereka bisa membangun komunikasi yang lebih intensif." (Baca Juga: DPR Tandingan Ingin Sidang, Ruang Rapat Dikunci)
Koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk pimpinan Dewan sendiri lantaran kecewa dengan sikap koalisi partai pendukung mantan kandidat presiden Prabowo Subianto. Sebabnya, Koalisi Prabowo menguasai seluruh alat kelengkapan Dewan.
Mereka yang ditunjuk sebagai pimpinan DPR tandingan adalah Pramono Anung dari PDI Perjuangan, Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai NasDem, Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Dossy Iskandar Prasetyo dari Partai Hanura.
