TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak memasukkan proyek Jembatan Selat Sunda dalam rencana pembangunan infrastruktur. Alasannya, mega proyek senilai lebih Rp 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo. "JSS itu menghilangkan identitas maritim. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago, Jumat 31 Oktober 2014.
JSS, menurut Andrinof, dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda. Padahal, frekuensi penyebrangan melalui Selat Sunda baik skala domestik maupun internasional sangat tinggi dan telah memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Ketimbang membangun JSS, kata Andrinof, pemerintah lebih memilih memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Bekaheuni, Lampung, serta merevitalisasi moda transportasi laut yang melintas di Selat Sunda. "Lebih baik meningkatkan kualitas dermaganya. Jika memang kurang akan ditambah," ujar dia.
