TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima menyebutkan alasan koalisi pendukung presiden Joko Widodo enggan menyerahkan nama anggota fraksi ke kesekretariatan DPR. Memberikan nama anggota PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, plus Partai Persatuan Pembangunan, kata Aria, adalah jebakan untuk menyetujui pemilihan voting dalam komisi terkait. (Baca: 2 Motif Ini Bikin Jokowi Kirim Surat ke DPR)

"Kami enggak mau dikadali, sistem DPR ini sudah kacau," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Koalisi Jokowi berharap Koalisi Prabowo Subianto tak menyapu bersih alat kelengkapan DPR. Aria beranggapan kinerja DPR sekarang lebih mendorong optimalisasi di komisi. "Saya tak habis pikir kalau dalam pimpinan komisi isinya hanya partai di luar pemerintah." (Baca: Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung)

Pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan secara proporsional, kata Aria, mencegah kemacetan dalam sidang komisi dan badan. Maka, sebelum memasukkan nama-nama fraksi pada alat kelengkapan Dewan, Koalisi Jokowi ingin mendapatkan kepastian melalui lobi. Yang isinya sejauh mana pemilihan pimpinan komisi nanti bisa dilakukan secara musyawarah. "Kursi-kursinya bisa kita bicarakan terlebih dulu." (Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)

Kini Koalisi Jokowi sedang melobi agar pembagian pimpinan alat kelengkapan berdasarkan proporsional koalisi. Misalnya, Koalisi Prabowo 60 persen dan Jokowi mendapat 40 persen, bukan pembagian tiap fraksi. Menurut Aria, setiap alat kelengkapan harus ada ketua dan wakil dari kedua unsur koalisi. "Kalau koalisi Jokowi hanya dikasih enam, sisanya ditaruh mana?" Berarti yang sembilan alat kelengkapan enggak ada unsur dari kami." (Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Koalisi Jokowi menderita syahwat kekuasaan. Koalisi Jokowi telah menang pada pemilihan presiden 2014. "Kok, ingin juga menguasai parlemen," ucapnya. Bambang menilai langkah koalisi yang tak kunjung menyetorkan nama anggota fraksinya tersebut bertujuan menyandera tugas parlemen. "Pemerintah juga justru tak bisa bekerja." (Baca juga yang lain di sini: Pengumuman Kabinet Tunggu Sinyal DPR)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Terpopuler
KPK: Banyak Calon Menteri Jokowi Bermasalah
PDIP: tanpa Restu Mega, Jangan Mimpi Jadi Menteri
Jokowi Batal Umumkan Kabinet Hari Ini