Hadiri Pelantikan Jokowi, Anggota MPR Dapat Uang  

Reporter

Jumat, 17 Oktober 2014 14:33 WIB

Sejumlah anggota Kepolisian mendirikan tenda pleton sebagai bentuk persiapan pengamanan terkait Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di halaman kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Edi Siregar mengatakan anggaran pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hanya berkisar Rp 1 miliar. Dana itu hanya untuk konsumsi dan akomodasi kehadiran di acara pelantikan. (Baca: Dua Anggota Dewan Korsel Hadiri Pelantikan Jokowi)

"Akomodasi untuk anggota MPR senilai Rp 600 ribu setiap orang," kata Edi di Kompleks Parlemen, Senayan. Uang saku itu akan dipotong pajak 15 persen. Adapun total jumlah anggota MPR ada 685. (Baca: Pelantikan Jokowi Tak Hambat Distribusi Barang)

Selain dihadiri anggota MPR, pelantikan juga diikuti sejumlah pejabat negara, sembilan kepala pemerintahan, dan delapan perwakilan diplomatik. Untuk denahnya, Edi menuturkan kursi yang berada di wilayah A berkapasitas 900 itu akan diisi anggota MPR, petinggi partai politik, dan kepala kementerian lembaga. Sedangkan wilayah B, sayap kiri, akan diisi istri presiden dan wakil presiden, mantan presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. (Baca: Jokowi Dilantik, 45 Kampung di Yogya Gelar Syukuran)

Wilayah B akan diisi pula keluarga presiden dan wakil presiden sebelumnya seperti istri Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, Karlina wirahadikusuma, Try Sutrisno serta kapala lembaga tinggi. Sedangkan wilayah C dan D akan diisi perwakilan dari negara lain. Keluarga presiden Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla, akan duduk di balkon yang memiliki kapasitas 100 orang.

SUNDARI

Berita Terpopuler
Jokowi Ngerjain Ahok di Depan Ketua RT-RW Se-Jakarta
Jokowi Jadi Presiden, Ahok Ajukan Satu Permintaan
Pelantikan Jokowi, 30 Truk Relawan Subang Datang
Prabowo Ditantang Jadi Negarawan di Pelantikan Jokowi

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

17 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

26 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya