TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kesehatan menyatakan tidak setuju dengan upaya privatisasi rumah sakit pemerintah. Menurut Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, upaya tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Menkes mengusulkan agar Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (RS Perjan) dapat berubah sistem pengelolaan keuangannya sebagai Badan Layanan Umum (BLU). "Sesuai usulan Depkes kepada Presiden pada surat No 173/MENKES/II/2005 pada 3 Februari 2005 mengusulkan agar 13 RS Perjan dapat berubah ke sistem pengelolaan keuangan sebagai BLU," kata Menkes Siti Fadilah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Ketiga belas RS Perjan adalah RSCM Jakarta, Fatmawati, Persahabatan, Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Anak dan Bersalin Harapan Kita, Kanker Dharmais, Hasan Sadikin Bandung, Kariadi Semarang, Sardjito Yogyakarta, Sanglah Denpasar, Wahidin Sudirohusodo Makassar, M. Djamil Padang, dan M. Hoesin Palembang. Ami Afriatni
Berita terkait
Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?
4 jam lalu
KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi
1 hari lalu
Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
2 hari lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPalang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza
2 hari lalu
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan
2 hari lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal
3 hari lalu
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil
3 hari lalu
Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.
Baca SelengkapnyaSurabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia
6 hari lalu
Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia
Baca Selengkapnya4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio
6 hari lalu
Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.
Baca SelengkapnyaKasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan
7 hari lalu
Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
