Aburizal Bakrie bersama para Ketua DPD I Golkar, beri keterangan usai pertemuan, di rumah kediaman, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jakarta, 25 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Legislator sekaligus salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan anggota fraksinya banyak yang mempunyai kemampuan menjadi ketua komisi dan mengisi posisi pimpinan di alat kelengkapan DPR.
"Kami bisa di mana saja, tapi legislator kami mempunyai kemampuan di Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri), V (Perhubungan, Pekerjaan Umum), VII (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Badan Anggaran," kata Rambe ketika dihubungi pada Jumat, 10 Oktober 2014. Adapun di komisi dan alat kelengkapan lain, ujarnya, Golkar masih bisa menduduki posisi wakil ketua. (Baca: Setya dan Fahri Dicurigai Mau Lumpuhkan KPK)
Ihwal penentuan pimpinan komisi, kata Rambe, Golkar menginginkan tidak berdasarkan suara terbanyak di pemilihan umum anggota legislatif. Alasannya, belum tentu legislator dari partai pemenang mempunyai kemampuan mumpuni sebagai ketua komisi. Sebaiknya, pemilihan ketua alat kelengkapan diputuskan secara musyawarah mufakat dan berdasarkan kemampuan masing-masing legislator.
"Tapi tentunya membicarakan komisi harus menunggu nomenklatur kementerian dari presiden terpilih," kata Rambe. Golkar menginginkan adanya tambahan komisi di parlemen menjadi 14, dari yang awalnya hanya sebelas pembagian. Tujuannya agar kinerja komisi lebih fokus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah. (Baca: KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR)
Rambe membantah anggapan mekanisme pemilihan dan penambahan jumlah komisi ini bertujuan untuk menjegal pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.
Menurut Rambe, posisi semua legislator di DPR adalah sama. Dominasi koalisi Prabowo di DPR, ujar Rambe, jangan diartikan buruk, melainkan untuk mengawasi pemerintahan. Sebaliknya, koalisi pendukung Joko Widodo juga bisa mengawasi kinerja kelompoknya di DPR.
