Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 2 Oktober 2014 10:17 WIB

Anggota DPR terlibat adu mulut pada pada Sidang Paripurna ke-2 untuk memilih pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan pimpinan DPR melalui jalan yang panjang dan emosional. Setelah 560 anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, pimpinan sidang, Popong Otje Djundjunan, meminta persetujuan untuk digelar rapat konsultasi agar setiap partai politik melakukan lobi ihwal struktur pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. (Baca: Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk Out)

Anggota Dewan kemudian memulai rapat konsultasi pada Rabu, 1 Oktober 2014, pukul 14.00. Dalam rapat tersebut, koalisi partai pendukung Jokowi--PDIP, Hanura, PKB, dan NasDem--meminta pimpinan sidang tak buru-buru menetapkan struktur pimpinan DPR karena masih diperlukan lobi. Lagi pula, kader Partai NasDem yang baru masuk parlemen perlu mempelajari Tata Tertib DPR terlebih dahulu. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Namun belum juga selesai rapat konsultasi dan lobi-lobi politik, seluruh perwakilan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto--Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN--buru-buru keluar dari ruang rapat konsultasi di Gedung Nusantara. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, Tapi Tak Ada Respon)

Bersama ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar dan Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra, mereka menyatakan rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR akan dilakukan malam itu juga. Padahal rapat konsultasi belum ditutup. (Baca: Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim)

Para perwakilan koalisi tersebut sibuk menelepon anggotanya untuk kembali ke ruang rapat. Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berteriak di tengah kerumunan wartawan. "Malam ini paripurna!" katanya, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Sikap sepihak tersebut langsung menyulut protes dari koalisi Jokowi. Politikus PKB, Anna Muawanah, langsung naik ke podium di ruang rapat dan bersuara keras. Ia berulang kali mengatakan rapat konsultasi belum ditutup dan masih ada agenda yang belum dibahas. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)

"Rapat belum ditutup! Kami akan buka rekaman rapat bahwa rapat ini memang belum ditutup tapi kesekjenan DPR dan pimpinan sementara langsung keluar," kata Anna. Saat koalisi Prabowo berbondong-bdong ke luar ruangan, koalisi Jokowi bertahan dan berharap lawan politiknya tersebut kembali. Tapi protes mereka diabaikan. (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan empat partai anggota koalisinya akan berkonsultasi untuk mengambil sikap atas pemaksaan rapat paripurna tersebut. Salah satunya, melakukan interupsi. "Dalam politik, kesabaran juga ada batasnya," kata Tjahjo.

Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan pemaksaan rapat paripurna adalah inisiatif koalisi Prabowo. Dia menjelaskan, ada sembilan agenda dalam rapat konsultasi. Saat rapat konsultasi bubar, masih ada tujuh agenda lain yang belum dibahas.

Rapat konsultasi juga diwarnai skors beberapa kali karena sejumlah partai meminta waktu konsultasi internal. Pada pukul 21.00, akhirnya rapat paripurna langsung dilaksanakan karena Fraksi Demokrat telah memihak ke koalisi Prabowo. "Padahal belum dibahas juga apa agenda rapat paripurnanya," kata Viktor. "Ini sangat memaksa."

Sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR akhirnya digelar. Empat partai pendukung Jokowi walk-out. Meski demikian, pengesahan pimpinan DPR tetap dilakukan. Posisi Ketua DPR diduduki Setya Novanto (Golkar), sedangkan wakil-wakilnya adalah Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), dan Fahri Hamzah (PKS).

FRANSISCO ROSARIANS | TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'

Berita terkait

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

1 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

5 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

7 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

8 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

10 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

11 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

11 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

11 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

12 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

13 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya